UKAMA PANUTAN

KH Ma’ruf Amin, Kiai Penggerak Ekonomi Syariah

KH MA’RUF AMIN adalah santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, sebuah pesantren yang didirikan oleh ulama besar dan nasionalis sejati, Hadlratussyaikh M Hasyim Asy’ari.

Oleh sebab itu, wajar jika KH Ma’ruf Amin menjadi sosok yang mewarisi jiwa keulamaan dan nasionalisme dalam mengembangkan tanah air sebagaimana darah perjuangan Hadlratussyaikh Hasyim Asy’ari yang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Cucu Syekh Nawawi al-Bantani ini lahir di Tangerang pada 11 Maret 1943.

Jiwa pergerakan Kiai Ma’ruf Amin dimulai dari bawah. Beliau pernah menjadi Ketua Cabang GPAnsor Tanjung Priok (1964-1966), Ketua Front Pemuda (1964-1967), Ketua NU Cabang Tanjung Priok (1966- 1970), Wakil Ketua NU Wilayah DKI Jakarta (1968-1976), anggota pengurus lembaga dakwah PBNU (1977- 1989), Katib Aam Syuriyah PBNU (1989-1994), Rais Syuriyah PBNU (1994-1999), Mustasyar PBNU (1998-2000), Rais Syuriyah PBNU (2004-2010, 2010-2015), dan Rais Aam Syuriyah PBNU (2015-2020). KH Ma’ruf Amin juga aktif dalam partai politik.

Beliau pernah menjadi Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta (1971-1973), Ketua Fraksi PPPDPRD DKI (1973-1977), Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta (1977-1982), Anggota MPRRI (1997-1999), anggota DPR/MPR RI (1999-2004), Ketua Komisi VI DPR RI (1999-2001), dan Ketua Dewan Syura DPPPKB (1998-2000). Di MUI, beliau meniti karir dari bawah sampai menjadi Ketua Umum MUI sampai sekarang (non-aktif).

Dalam konteks pendidikan, KH. Ma’ruf Amin pernah menjadi Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta Utara (1968-1971), Direktur Lembaga Pendidikan dan Ketua Yayasan Al-Jihad (1976- sekarang), Dosen STAI Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta (1985-sekarang), dan Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al-Bantani (1987-sekarang). Dalam konteks nasional dan internasional, KH. Ma’ruf Amin menjadi ulama yang getol memperjuangkan pembumian ekonomi syariah.

Di MUI, sebelum menjadi Ketua Umum MUI, beliau aktif di Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang melahirkan fatwa-fatwa ekonomi yang menjadi panduan gerakan ekonomi syariah di Indonesia.

Kepakarannya dalam bidang fikih dan ushul tidak diragukan. Menurut KH. Ma’ruf Amin, prinsip ekonomi syariah adalah memberikan keleluasaan segala bentuk mu’amalat sepanjang tidak ada dalil yang melarang.

Oleh karenanya, Islam memberikan kesempatan luas bagi berbagai perkembangan bentuk dan macam mu’amalat baru yang sesuai dengan dinamika sosial. Selain itu, ekonomi syariah harus dilakukan dengan prinsip sukarela (taradli), tanpa ada unsur paksaan (ikrah). Tujuannya tidak lain adalah ekonomi syariah harus bermuara pada pelayanan sosial (tahqiq al-khidmah al-ijtima’iyyah) yang mampu meringankan beban orang-orang lemah tertindas.

Aktivitas ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan kekayaan, tapi juga harus memperhatikan kondisi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Oleh sebab itu, sedekah dan infaq sebagai ibadah sunnah ditekankan.

Dengan langkah ini, diharapkan pemerataan kesejahteraan masyarakat tercapai dan kesenjangan bisa dieliminir. Segudang pengalaman KH. Ma’ruf Amin ini menjadikannya sebagai sosok ulama sentral yang bergerak di wilayah pemikiran dan pergerakan sekaligus.

Tujuannya tidak lain adalah menggapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menuju implementasi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Negara yang berkualitas tinggi yang selalu mendapat ampunan Allah.(Jamal Ma’mur Asmani, Direktur Lembaga Studi Kitab Kuning (LESKA) Pati.-23)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar