Pilih Pemimpin Itu Penegakan Imamah

Saban jelang pemilihan umum, isu menjadi golongan putih (golput) selalu mengemuka. Golongan tersebut memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan.

Lalu bagaimana golput ini dalam pandangan ulama? Dalam forum ijtima ulama yang diselenggarakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Padang Panjang tahun 2009, golput diharamkan. Ijtima tersebut dihadiri sekitar 1.000 ulama dari berbagai penjuru Indonesia.

Hasil ijtima tersebut relevan dimunculkan lagi hari-hari sekarang ini. Terlebih dalam waktu dekat akan ada hajat nasional. Tanggal 17 April 2019 bangsa Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPD, DPR dan DPRD. Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Sebuah ikhtiar dalam berbangsa dan bernegara untuk memilih pemimpin. Bagi umat Islam, memilih pemimpin berarti menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan). Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyah menyebut, kepemimpinan merupakan tugas kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.

Para ulama bersepakat, memilih pemimpin hukumnya wajib. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah as-Syar’iyah menegaskan: kekuasaan untuk mengatur urusan manusia termasuk kewajiban besar dalam agama. Karena tidak akan tegak urusan agama atau urusan dunia tanpa kekuasaan.

Oleh karena itu, memilih pemimpin yang dapat membawa tugas-tugas tersebut hukumnya wajib. Siapa itu? Pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, serta berkemampuan berjuang untuk kepentingan umat . Jika memilih pemimpin itu wajib, maka datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih juga menjadi wajib.

Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan, bila adanya kepemimpinan itu wajib, maka sarana untuk mendapat pemimpin juga wajib. Dengan kata lain, apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya wajib. Maka dari itu, kalau kita tidak menggunakan hak pilih sama halnya kita melalaikan kewajiban memilih pemimpin. Itu artinya, kita tidak berandil mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Pemilu Damai

Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Pusat menyerukan pentingnya penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan damai, berkualitas, dan beradab. MUI menolak keras setiap gejolak dan gelagat yang berpotensi mengadu domba umat Islam.

Oleh karena itu, Wantim MUI mengajak semua masyarakat untuk ikut mengawal proses Pemilu 2019 agar menjadi pemersatu bangsa. Terus terang kami merasa prihatin akan gejala dan gelagat dalam kehidupan bangsa dengan munculnya perseteruan, perselisihan, dan perbedaan pendapat yang menajam sehingga berpotensi memunculkan perpecahan bangsa.

Wantim MUI mendorong terselenggaranya Pemilu 2019 yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban. Wantim MUI Pusat juga menyeru kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu serta lembaga penegak hukum untuk menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya sesuai hukum dengan menampilkan diri sebagai wasit yang adil. Kepada rakyat pemilih khususnya umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya sebagai manivestasi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sekali lagi saya sampaikan, memilih pemimpin sebagai kewajiban kebangsaan dan keagamaan sekaligus.

Wantim MUI berpesan kepada seluruh masyarakat pentingnya meningkatkan kecerdasan politik agar pemilu berkualitas dan memilih pemimpin sesuai hati dan wawasan yang mendalam. Juga menyeru umat Islam untuk terus berdoa kepada Allah Swt agar bangsa Indonesia diberi kekuatan lahir batin terhindar dari petaka perpecahan dan permusuhan. (KH Noor Achmad, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Ketua Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah-54).


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar