Empat Parpol di Jateng Dicoret

Belaku di Sejumlah Kabupaten/Kota

SEMARANG - Empat partai politik di Jawa Tengah dicoret dari keikutsertaannya dalam Pemilu 2019. Keempat partai itu dianggap melanggar Pasal 334 ayat 2 dan Pasal 338 ayat 1 UU Pemilu serta Pasal 71 ayat 2 PKPU No 24 Tahun 2018.

Berdasar aturan tersebut, partai politik yang memiliki kepengurusan di kabupaten/kota yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye (LADK) sampai tenggat 10 Maret 2019, maka dicoret dari peserta Pemilu 2019.

Pencoretan ini khusus di kabupaten/kota, di mana pengurus daerah tidak menyerahkan LADK. Partai-partai yang dicoret itu adalah Partai Garuda, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hanura, serta Partai Bulan Bintang (PBB).

”Empat parpol dibatalkan kepesertaannya sesuai dengan tingkatan,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Muslim Aisha, Senin (25/3). Pembatalan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI No 744/PL.01.6- Kpt/KPU/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019. ”Mereka tidak menyerahkan LADK di tingkat kabupaten dan kota.

Untuk tingkat provinsi sudah clear,” tandasnya. Aisha juga mengungkapkan, Partai Garuda dicoret di 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Jepara, Demak, Batang, Pekalongan, Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Pekalongan. PKPI juga di 10 daerah, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Sementara Hanura dicoret dari Kabupaten Sukoharjo dan PBB dicoret di Kabupaten Pemalang.

Terkait pencoretan tersebut, Kepala Bidang Hukum dan Legal PKPI Jateng Bagus Ariyanto Santa mengatakan, pihaknya akan mengajukan klarifikasi ke KPU. Menurutnya, di daerah tak menyerahkan LADK karena pada tahapan penyerahan LADK, PKPI masih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal kepesertaan pemilu. Alasan kedua, dana kampanye yang digunakan merupakan dana milik pribadi masing-masing caleg.

”Tak ada sumbangan. Laporan dana langsung ke (PKPI) Pusat,” kata Bagus. Di sepuluh kabupaten/kota yang kepesertaan PKPI dicoret KPU, terdapat 30-50 caleg. Pihaknya mengaku akan terus berupaya agar pencoretan tersebut dibatalkan. (H81-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar