Hoaks Cukup Dijerat UU ITE

SM/dok : Edy Lisdiyono
SM/dok : Edy Lisdiyono

SEMARANG- Wacana menjerat pembuat dan penyebar hoaks dengan UU Terorisme dinilai berlebihan dan justru dapat berbalik arah menjadi teror bagi masyarakat.

Hoaks sebaiknya cukup dijerat dengan UU ITE yang ancaman hukumannya sudah cukup berat. Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang Dr Edy Lisdiyono mengungkapkan, sudah banyak pasal yang mengatur dan dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelaku hoaks. Karena itu, pelaku cukup dijerat dengan UU ITE. Tidak tepat jika sampai harus dijerat dengan UU Terorisme. ‘’UU ITE sudah dijelaskan, ditujukan kepada perorangan, sehingga jelas yang dituju dan namanya. Apalagi saat ini sudah ada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga polisi cyber. Jadi misal ada indikasi hoaks bisa langsung disikapi,’’ ujarnya, Jumat (22/3).

Yang lebih utama dan harus dilakukan, Komenterian Kominfo dan Polisi Cyber bergerak cepat bila muncul kasus hoaks. Harapannya, masyarakat tidak terpancing karena isu tersebut. Kemudian sosialisasi sebanyak-banyaknya atas UU ITE agar masyarakat tahu dan tidak menjadi bagian penyebar hoax. Sementara itu, pakar hukum Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Beni DS mengatakan, isu terorisme membawa dilema terbaru dalam konteks kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada akhirnya isu terorisme menjadi seperti berbalik arah, dengan menjadikan negara yang melakukan ‘’teror’’kepada rakyatnya sendiri. Hal itu pernah terjadi seperti pada masa fasisme yang dilakukan Benito Mussolini dan Hitler.

Telah Dilewati

‘’Fase-fase tersebut sebenarnya telah terlewati, karena untuk saat ini rakyat telah memiliki HAM. Misalnya seperti kesempatan untuk hak memanfaatkan kebebasan berbicara maupun berekspresi, yang terlepas dari rasa ketakutan. Keberadaan UU Terorisme yang menjerat pelaku hoaks seolah- olah menciptakan kembali dimensi tersebut, sehingga seseorang harus sangat ekstrahati- hati dalam mengemukakan pendapat. Begitu juga saat seseorang ingin berkomentar dan menyampaikan kebebasan ekspresi,’’ ujar dia.

Negara pada akhirnya, seolah-olah berkeinginan untuk memaksakan keinginannya agar diikuti masyarakat. Dia mencontohkan, saat seseorang memiliki keyakinan tertentu atas sebuah pandangan dan kemudian memaksa orang lain untuk mengikutinya. Tentu akan membuat orang tersebut ketakutan. Hal ini, menurut Beni, belum diatur secara detail pada Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948 di Paris, Perancis.‘’ Deklarasi Universal HAM belum memikirkan dampak terkait pemaksaan yang dilakukan negara atau pihak lain tersebut,’’ ujarnya.

Meski demikian, Beni sepakat jika pelaku hoaks dijerat UU Terorisme. Namun harus memenuhi unsur clear and present danger. ‘’Dalam artian, bahaya yang ditimbulkan sudah terlihat jelas dan ada saat ini,’’ ujar dia.

Dia mencontohkan, saat berada dalam sebuah bioskop dan kemudian ada seseorang berteriak kebakaran. Bisa jadi orang-orang akan berlari panik untuk menuju pintu darurat yang hanya ada satu. Peristiwa itu dapat saja mengakibatkan kerugian saat kemudian ada orang yang jatuh dan meninggal akibat terinjak- injak. ‘’Namun peristiwa itu bisa juga tidak terjadi. Jika orang-orang tidak langsung lari namun berusaha melihat dulu, di mana titik atau lokasi kebakaran yang diteriakkan. Ada kalanya, kebohongan atau hoaks tidak membahayakan atau memiliki unsur merusak dan menghancurkan kehidupan orang lain. Hoaks jenis ini masih bisa dikatakan bagian dari kebebasan berekspresi. Ini karena kebebasan berekspresi tidak harus sepenuhnya memiliki elemen kebenaran, bisa jadi ada unsur kebohongannya,’’papar dia.

Hal itu lantas dicontohkannya dengan orang tua yang membohongi anaknya. Misalnya, pada saat seorang anak berusia empat tahun meminta orangtuanya membeli petasan, kemudian dijawab bahwa mereka tidak memiliki uang. Itu juga memenuhi unsur kebohongan atau hoaks, namun orang tua melakukan hal itu justru untuk kebaikan anak. ‘’’Saya setuju pelaku hoaks dijerat dengan UU Terorisme. Hanya saja dengan catatan, berita hoaks harus memenuhi garis ketentuan yang ada, yakni clear and present danger. Selama berita hoax yang disampaikan memenuhi syarat bahaya yang nyata, maka itu bisa dijerat dengan UU Terorisme. Selain itu, tentunya hoaks yang disampaikan berpotensi menimbulkan dampak merusak atau menghancurkan kehidupan seseorang maupun masyarakat luas, bukan sekadar berdasar asumsi, prediksi, atau perkiraan belaka. Kalau sekadar mengintrik saja, itu masih dalam ranah kebebasan berekspresi,’’kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjamin pemilu berlangsung dengan aman dan damai. Dia menyatakan heran bila ada isu yang menyebutkan bakal terjadi kerusuhan saat pemilu nanti. ‘’Saya heran mengapa isu itu dilemparkan, padahal keadaannya damai-damai saja. Keadaan juga tidak ada sesuatu yang ekstrem yang mengisyaratkan adanya seperti itu,’’kata Wiranto.

Dia menyebut penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum sudah memiliki rencana detail untuk mencegah ancaman terhadap pemilu. Dia meminta publik tidak mudah begitu saja menelan hoaks. ‘’Jangan percaya hoaks kemudian ambil langkah sendiri-sendiri. Gunakan hak pilih Anda. Anda punya hak pilih sebagai warga negara untuk memimpin 5 tahun ke depan. Jangan sia-siakan kesempatan itu sehingga kita mengharapkan tidak ada lagi golput yang menyia-nyiakan kesempatan hak pilihnya hanya karena takut hoaks,’’kata Wiranto.

Dia bahkan menyebut para penyebar hoaks sebagai peneror masyarakat. Untuk itu, Wiranto menyebut para penyebar hoaks itu bisa dijerat pula dengan aturan soal terorisme. ‘’Kan ada Undang-Undang ITE, pidananya ada. Tapi saya terangkan tadi hoax ini kan meneror masyarakat. Terorisme ada fisik dan nonfisik. Terorisme kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk takut datang ke TPS, itu sudah ancaman, itu sudah terorisme. Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme,’’ucap Wiranto.

Polri pun menyatakan pembuat dan penyebar hoaks bisa dijerat dengan UU Terorisme jika yang bersangkutan terkait dengan jaringan teroris. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menerangkan soal Pasal 1 UU No 5 Tahun 2018 mengenai penjelasan soal tindak pidana terorisme. ‘’Penyidik akan membuktikan dulu siapa yang bersangkutan. Kemudian latar belakangnya apa, unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, bentuk intimidasi psikologis, itu bisa dikenakan. Juga Pasal 6 UU No Tahun 2018, apabila pelakunya memiliki jaringan atau masuk dalam suatu jaringan teroris,’’ ujar Dedi. (ary,K18,dtc-41)


Berita Terkait
Loading...
Komentar