Sekolah Swasta Digratiskan

Disdik Optimistis 2020 Direalisasikan

SM/Moh Khabib Z : TERIMA CENDERAMATA: Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (tengah) bersama Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Semarang, Gunawan Saptogiri (kiri), menerima cenderamata dari Kepala SMP10 Semarang, dalam peresmian acara bazar, pameran dan pentas seni di sekolah tersebut, baru-baru ini. (42)
SM/Moh Khabib Z : TERIMA CENDERAMATA: Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (tengah) bersama Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Semarang, Gunawan Saptogiri (kiri), menerima cenderamata dari Kepala SMP10 Semarang, dalam peresmian acara bazar, pameran dan pentas seni di sekolah tersebut, baru-baru ini. (42)

SEMARANG - Jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang optimistis, pada 2020 mendatang, sekolah swasta di Kota Semarang bisa digratiskan.

Hal itu dilakukan dalam upaya menguarangi angka anak putus sekolah di Kota Semarang. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, menyakinkan jika program sekolah swasta gratis di Kota Semarang bisa mulai berjalan pada tahun ajaran baru pada 2020. Sekolah swasta yang digratiskan, tidak diperbolehkan memungut iuran kepada orang tua atau wali siswa. ''Nanti pada 2020 akan kami programkan paling tidak 10 sekolah baik SD maupun SMP, yang akan dibiayai dana APBD.

Ada SD dan SMP swasta di Kota Semarang yang sudah setuju untuk digratiskan, kami upayakan di 2020 berjalan,'' terangnya, Senin (18/3).

Menurut dia upaya untuk menggratiskan sekolah swasta tersebut sesuai arahan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk mengurangi angka putus sekolah.

Meski demikian Pemkot harus bekerja keras karena tidak semua sekolah swasta setuju dengan rencana tersebut. Saat ini pihaknya sedang mendata sekolah swasta yang setuju dengan rencana tersebut.

Sekolah itu juga harus menyepakati larangan pemungutan iuran kepada orang tua wali. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyampaikan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada 2015 angka putus sekolah di Kota Semarang pada jenjang SMPmencapai 18,42%. Kemudian, pada 2017 angka tersebut menurun drastis menjadi 6,81%. Hendi sapaan akrabnya, berkomitmen untuk dapat memulai program sekolah swasta gratis sesegera mungkin.

Dengan memperbanyak sekolah gratis diharapkan angka putus sekolah di Kota Semarang dapat semakin ditekan. ''Saat ini kami telah menawarkan kepada sekolah-sekolah swasta di Kota Semarang untuk ikut terlibat dalam program tersebut. Ada beberapa yang menolak, tapi semuanya akan kami inventarisasi dulu,'' terang Hendi.

Sementara itu, Pakar Pendidikan Unnes, Haryono menyambut baik rencana pemkot untuk menggratiskan sekolah swasta di Kota Semarang. Tetapi dia mengingatkan agar rencana tersebut dipikirkan secara matang. ''Jangan sampai dengan gratis, justru menurunkan pelayanan pendidikan. Kemudian, terkait sekolah swasta perlu dihitung juga terkait skema pembiayaan pendidikan itu nantinya,'' ujar Dosen Jurusan Teknologi Pendidikan itu.

Lebih lanjut dia mengatakan mestinya hal semacam itu harus dihitung secara riil. Tidak semata-mata bahasa politis saja gratis, tapi ujung-ujungnya orang tua masih harus memikirkan biaya lain.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada beberapa tanggung jawab yang harus diperankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan pendidikan. Inti dari UU tersebut menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. ''Unit class-nya harus dihitung betul, sehingga jelas proporsinya. Mana pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah dan mana pembiayaan yang harus dibantu swadaya masyarakat dan orang tua siswa,'' katanya. (bib-42)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar