Delapan Bidang Tanah Belum Dibebaskan

Normalisasi Sungai Beringin

SM/Moh Khabib : BERSIHKAN SEDIMEN : Warga sekitar Sungai Beringin bergotong-royong membersihkan sampah dan sedimen, untuk memperlancar aliran sungai, belum lama ini. (42)
SM/Moh Khabib : BERSIHKAN SEDIMEN : Warga sekitar Sungai Beringin bergotong-royong membersihkan sampah dan sedimen, untuk memperlancar aliran sungai, belum lama ini. (42)

TUGU- Delapan bidang lahan yang bakal terkena proyek normalisasi Sungai Beringin, hingga kini masih belum dibebaskan. Delapan bidang itu merupakan lahan milik PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) dan empat bidang milik warga yang masih terkendala masalah dokumen.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA), Isworo mengatakan pelaksanaan rencana normalisasi Sungai Beringin, masih terkendala masalah pembebasan lahan. Selain itu, normalisasi tersebut juga masih menunggu alokasi dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). ’’Empat bidang lahan milik masyarakat masih terkendala dokumen.

Mereka hingga kini belum bisa menunjukkan bukti hak atas tanah. Rencana normalisasi Sungai Beringin masih menunggu alokasi dana dari Kementrian PUPR dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana yang memiliki kewenanganan pengelolaan,’’terangnya, belum lama ini.

Terkait pembebasan lahan, tahun ini akan segera ditindaklanjuti. Permasalahan ini akan dikoordinasikan lebih intens kepada pihak-pihak terkait agar bisa ditemukan solusinya.

Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Mangkang Wetan, Ahsan menyebutkan total ada 159 bidang lahan yang harus dibebaskan di sepanjang wilayah yang dilewati Sungai Beringin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 134 bidang telah dibebaskan sedangkan sisanya masih belum dibebaskan dengan kendala yang beragam. ’’Problemnya berbeda-beda. Dari PTIPU ada enam bidang, eks bengkok delapan bidang, dan tujuh bidang milik warga. Dari tujuh bidang lahan milik warga itu, tiga bidang dihindari karena hanya terimbas sedikit. Rata-rata mereka adalah warga RW6-7,’’terangnya.

Ditambahkannya, problem yang dihadapi dalam pembebasan lahan milik warga karena terkendala dokumen. Setelah dilakukan pengecekan data di kelurahan juga tidak ada dokumen kepemilikin yang diakui warga tersebut.

Saat ini, permaslahan tersebut ditangani pemerintah kecamatan. Sementara eks bengkok, tidak menjadi masalah karena merupakan lahan milik pemerintah. Sementara itu Camat Tugu, Anton Siwartono, mengaku masih menunggu keputusan dari BBWS Pemali Juana, selaku pemimpin sektor. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tinggal menunggu arahan dari BBWS, mengenai lahan yang perlu dibebaskan. (bib- 42)


Berita Terkait
Loading...
Komentar