Banyak Laporan soal Romy ke KPK

SM/detik - KEMBALI KE KANTOR: Menteri Agama Lukman Hakim memasuki kantornya, seusai ruang kerjanya digeledah petugas KPK, Senin (18/3). (24)
SM/detik - KEMBALI KE KANTOR: Menteri Agama Lukman Hakim memasuki kantornya, seusai ruang kerjanya digeledah petugas KPK, Senin (18/3). (24)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kemungkinan keterlibatan Romahurmuziy alias Rommy dalam kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019 selain di Jawa Timur.

”Itu sedang didalami oleh KPK dan laporannya sebenarnya banyak,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/3). Sebelumnya KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Diduga sebagai penerima, anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS). Dalam kronologi kasus tersebut, KPK menjelaskan bahwa pada akhir 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui ”Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi”.

Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. ”Ada beberapa pelaporan bukan hanya satu, bukan cuma di Jatim tetapi juga di tempat lain,” sebut Syarif.

Selain itu, kata dia, KPK pun mengharapkan ke depan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dapat memperbaiki sistem tata kelola Kementerian Agama agar hal yang sama tidak terulang kembali. ”Menag sebelumnya (Suryadharma Ali) tersangkut juga kan untuk kasus haji. Oleh karena itu, kami berharap tidak akan terjadi dan ini terakhir,” kata Syarif.

Sementara, kemarin KPK menyita sejumlah uang dari hasil penggeledahan di ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Kementerian Agama, Jakarta. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

”Dari ruangan Menteri Agama termasuk juga disita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar AS dengan nilai seratusan juta rupiah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK. Febri mengatakan, uang pecahan rupiah yang disita senilai seratusan juta rupiah. Sedangkan pecahan dolar AS masih dihitung oleh tim yang berada di lokasi.

Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di Gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian. ”Diamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut,” ucap Febri.

Selain itu, kata dia, diamankan juga dokumen- dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka Haris Hasanuddin (HRS) yang kemudian dipilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Soal penyitaan uang dari ruang kerja Menag, Febri menyatakan belum bisa mendapatkan informasi yang lebih teknis terkait hal tersebut. ”Yang bisa kami sampaikan tentu update dari proses penggeledahan yang dilakukan hari ini. Intinya, kami tentu melakukan penggeledahan di lokasi-lokasi yang di sana diduga terdapat bukti-bukti yang relevan dengan perkara yang sedang disidik saat ini,” tuturnya.

Selain itu, KPK juga mengamankan dokumen dari penggeledahan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin. ”Dari kantor DPPPPPtadi ada ruang Ketua Umum, ruang Bendahara Umum, dan juga ada ruangan yang berisikan informasi-informasi administrasi yang juga dilakukan penggeledahan.

Dari lokasi-lokasi tersebut, diamankan dan kemudian tentu diproses lebih lanjut ke proses penyitaannya di kantor PPP misalnya diamankan dokumen-dokumen terkait dengan posisi RMY (Romahurmuziy) di PPP,” ucap Febri.

Dokumen-dokumen itu, lanjut Febri, akan dipelajari lebih lanjut oleh lembaganya. ”Kita perlu pahami konstruksi kasus ini, ada pihak-pihak yang tidak punya kewenangan sama sekali secara formil untuk mengatur ataupun untuk melakukan proses seleksi jabatan di Kementerian Agama,” kata Febri. Namun, kata dia, pihak tersebut dapat mempengaruhi yang diduga itu dihasilkan dari proses kerja sama dengan Kementerian Agama. (ant-56)

 


Berita Terkait
Loading...
Komentar