Korupsi Pengadaan Makin Memprihatinkan

Organisasi Masyarakat Sipil Siapkan Aksi

SEMARANG - Beberapa organisasi masyarakat sipil di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta menggelar konsolidasi baru-baru ini. Mereka membahas persoalan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan yang semakin memprihatinkan.

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang Widi Nugroho mengungkapkan, korupsi pengadaan barang dan jasa seakan tak ada habisnya. Persoalan itu sebenarnya juga berada sangat dekat di sekitar.

”Pada contoh kasus yang ditangani KPK, praktik korupsi pengadaan dan perizinan sudah sangat sistematis, melibatkan elite politik dan sektor swasta dengan alokasi anggaran besar,” terangnya. Sementara masyarakat memiliki pengetahuan yang masih terbatas dalam isu tersebut. Bahkan, sarana pelaporan belum ada.

Kalaupun ada, sarana tersebut tidak optimal dalam merespons dan memberi perlindungan terhadap pelapor. Karena itu, dia menegaskan, organisasi masyarakat sipil harus berperan menjembatani persoalan yang ada.

Dari konsolidasi kemarin muncul rencana aksi bersama untuk mendorong keterbukaan kontrak di pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Bentuk aksi dengan melakukan advokasi terhadap kasus pengadaan dan perizinan di daerah masing- masing dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Sebagai informasi awal, masyarakat bisa mengakses informasi dari website LKPPseperti https://lpse.lkpp.go.id, https://monev. lkpp.go.id, https://sirup.lkpp.go.id, dan juga miliki ICW http://opentender.net. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terkait proyek melalui situs tersebut dan melaporkan jika ada hal yang mencurigakan.

Kedua, organisasi masyarakat sipil juga akan semakin intensif berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait pengadaan seperti LKPPdan juga aparat penegak hukum sebagai kanal dalam menyampaikan hasil pengawasan. Berdasar data yang ada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga 2017 telah menangani 171 kasus korupsi di sektor pengadaan.

Jumlah itu akan semakin bertambah jika menelaah kasus korupsi yang berdimensi suap menyuap dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Jika dikalkulasi, dalam kurun waktu 2004 ñ 2017 setidaknya ada 396 kasus korupsi dengan modus penyuapan (Laporan Tahunan KPK 2017).

Sementara itu pada 2018, perkara korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara.

Agenda konsolidasi kemarin, menjadi bagian dari kegiatan Open Government Week yang digelar Pattiro Semarang bersama Transparency International Indonesia.

Hadir sebagai pembicara untuk memperdalam konteks persoalan yakni Dadang Trisasongko (Sekjen TI Indonesia), Tama S Langkun (ICW), Meliana Lumbantoruan (PWYP) dan Ilham Saenong (Hivos), dengan Moderator ZaenalAbidin (LBH Semarang).

Konsolidasi tersebut dihadiri 32 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di berbagai bidang seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Fitra, Aliansi jurnalis Independen (AJI), jaringan radio komunitas, IDEA, dan Perwakilan KPK RI. (H35-56)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar