RUU Permusikan Bungkam Musikus

(teks: Manggia, foto: Dok Fendi dan Tries Supardi)
(teks: Manggia, foto: Dok Fendi dan Tries Supardi)

PADA Jumat yang mendung (15/2), beberapa musikus dan penikmat musik Kota Semarang berkumpul untuk mendisuksikan tema yang sedang hangat diperbincangkan, yakni RUU Permusikan yang sempat menghebohkan di kalangan musikus. Mencuatnya RUU Permusikan yang kini telah dihapus tersebut dianggap ‘meresahkan’ para musikus, khususnya musikus independen.

Keresahan tersebut ditandai dengan munculnya petisi yang digawangi penyanyi Danilla, dan beberapa musikus indpenden lainnya, untuk menolak pengesahan RUU tersebut, dengan nama Koalisi Nasional Tolak (KNTL) RUU Permusikan. Semarang rupanya tak mau kalah untuk membahas hal yang sedang hangat tersebut.

Maka digelarlah acara yang bertajuk ”RUU Permusikan dan Matinya Musik Indonesia” di Impala Space, kawasan Kota Lama Semarang, yang menghadirkan pembicara Donny Danardono, dosen Ilmu Hukum Filsafat UNIKA Soegijapranata; Adiyat Jati W, dari band OK Karaoke dan Semarang Creative Consortium; Ivan Bakara, LBH Semarang; dan Gatot Hendraputra, dari band Aljabar, founder Jazz Ngisoringin sekaligus pemilik Impala Space sebagai moderator.

Dalam forum diskusi tersebut, disebutkan bahwa untuk pertamakalinya dalam sejarah industri musik Indonesia, pemegang modal besar alias major label (label rekaman besar) tidak lagi memegang kendali atas jalannya industri.

Kemajuan teknologi yang memudahkan orang untuk memilih musik mana yang ingin didengarkan, menyebabkan ekosistem musikus independen punya porsi yang lebih kuat dibandingkan ekosistem yang dibangun pemodal besar.

Tujuan

Meskipun isi dari RUU tersebut memiliki beberapa tujuan dan kontrol antara lain, pelaku musik dilarang mendorong publik melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, menistakan agama, membawa pengaruh negatif budaya asing, merendahkan martabat manusia, dan pelaku musik harus mengikuti uji kompetensi.

Namun para pembicara dalam diskusi tersebut menilai, RUU memiliki beberapa kepentingan. Antara lain pembungkaman musikus yang aktif bersuara tentang isu-isu sosial yang berkembang, kepentingan pemodal besar untuk kembali mengendalikan industri musik Tanah Air. Salah satu kontrol yang ingin ditegakkan adalah adanya media ”sertifikasi” profesi.

Menurut Donny Danardono, dalam banyak pekerjaan profesional, kode etik yang disahkan melalui sertifikasi memang diperlukan, sebagai tolak ukur tanggungjawab profesionalisme dalam pekerjaannya. Sedangkan dalam hal ekspresi musik, sertifikasi pada musikus yang bukan pengajar, tidak pas bila diterapkan.

”Karena musikus berkarya atau menampilkan karyanya kepada khalayak, bukan hubungan profesional dengan klien,” terangnya. Adapun menurut Gatot, yang dibutuhkan musikus bukanlah aturan terhadap karya atau pertunjukannya, tetapi perlindungan hak cipta.

”Menurut saya hak cipta lebih dibutuhkan musikus, misalnya mendapatkan royalti dari platform-platform digital,” ujar vokalis band Aljabar tersebut. Melalui gerakan KNTL dan juga Konferensi Meja Potlot yang digagas grup band Slank, telah menghasilkan keputusan yang melegakan mereka dengan dibatalkannya RUU tersebut. (53)


Tirto.ID
Loading...
Komentar