Kerugian Negara Diperkirakan Rp 72 Miliar Setahun

1.466 ASN Koruptor Belum Dipecat

Sekda Dituding Ragu-ragu

SM/dtc - LAPOR BPK : Indonesian Corruption Watch (ICW) laporkan ASN koruptor ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (55)
SM/dtc - LAPOR BPK : Indonesian Corruption Watch (ICW) laporkan ASN koruptor ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (55)

JAKARTA- Indonesian Corruption Watch (ICW) melapor ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya 1.466 Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor yang masih digaji negara atau belum dipecat. Akibatnya, negara dirugikan miliaran rupiah setiap tahun.

Staf Investigasi ICW, Wana Alamsyah di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (20/2) mengatakan, data ribuan PNS koruptor yang masih digaji ini berawal dari pertemuan antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Ditjen Pas Kemenkumham pada 2016.

Pada saat itu, lanjut dia, ditemukan sejumlah PNS koruptor yang masih digaji pemerintah. Lalu, pada 13 September 2017 muncul SKB antara Kemendagri, Kemenpan RB, serta BKN untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

”Dalam butir ketiga surat keputusan bersama (SKB) tersebut proses pemecatan ASN koruptor itu harus selesai di akhir 2018, kenyataannya hingga Januari 2019 ternyata prosesnya berjalan lambat.

Dari total 2.357 ASN koruptor masih ada 1.466 yang belum dipecat hingga saat ini,” kata Wana Alamsyah. Perhitungan ICW, berdasarkan PP 30/2015 tentang Kenaikan Gaji ASN, negara dirugikan Rp 72 miliar setiap tahun lantaran terus menggaji ASN koruptor.

ICW mendorong dan mendesak BPK untuk segera menghitung kerugian negara. Dijelaskannya lebih lanjut, ASN yang terjerat korupsi itu berada di golongan III dengan masa kerjanya sekitar 16 tahun mendapatkan gaji pokok sekitar Rp 3,5 juta.

”Coba kita hitung, dikalikan dengan 1.466 itu sekitar Rp 6,5 miliar per bulan atau sekitar Rp 72 miliar per tahun potensi kerugian negara akibat menggaji mereka,” jelas Alamsyah. Dikatakannya, permasalahan pokok ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak memberi detail nama dan jabatan 1.466 ASN yang terlibat korupsi.

PPK dikatakannya, seharusnya memberi data tersebut. ”BKN tupoksinya itu memblokir ASN koruptor berdasarkan informasi dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang mana dimandatkan kepada kepala daerah, menteri atau sekjen di lembaga,” ungkap Alamsyah.

Sementara Plh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rati Dewi Puspita Purba mengatakan akan menganalisa laporan ini. Pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan lembaga terkait.

”Kami harus membaca dulu, menganalisis dulu isinya, nanti sesuai kewenangan BPK akan kami proses. Tidak menutup kemungkinan kita melakukan koordinasi dengan Kementerian, lembaga dan instansi terkait,” ucap Rati.

Keraguan Sekda

Terkait penanganan ASN koruptor di daerah, ICW menilai, keraguan sekretaris daerah (sekda) tidak dapat dijadikan landasan bagi pemerintah setempat untuk menunda-nunda pemecatan ASN koruptor. Menurut Wana, landasan yang digunakan adalah landasan hukum untuk memecat ASN koruptor. ”Landasannya ya hukum, bukan landasan karena relasi keluarga.

Ikuti putusan pengadilan dan lakukan, jangan sampai kemudian ASN koruptor digaji, padahal dananya bisa dialokasikan ke yang lain,” imbuhnya. Akhir Januari lalu, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto, menyatakan, lambatnya pemecatan ASN yang terbukti korupsi karena adanya keraguan dari sekretaris daerah (sekda) menindak tegas.

”Sekdanya ragu. Saya sudah sampaikan ke mereka dan kepala daerah untuk jangan ragu memecat. Kalau bingung, tanya ke saya, Kemendagri siap bantu,” ungkap Sigit saat itu. Sigit menuturkan, alasan sekda ragu untuk memecat bermacam-macam, mulai dari ASN-nya yang sudah ganti alamat tempat tinggal hingga sarat dengan hubungan kekeluargaan.

”Ya, alasannya macam-macam. Ada yang rumahnya sudah pindah, ada karena ASN yang bersangkutan adalah saudara kepala daerah, dan sebagainya. Alhasil, komitmen pemecatan tidak maksimal,” ungkapnya.

Dari data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 14 Januari 2019, baru 393 ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 ASN yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Di luar 2.357 ASN tersebut, terdapat tambahan 498 ASN yang terbukti korupsi dan diberhentikan.

Sehingga, total ASN yang diberhentikan baru mencapai 891 orang. Masih ada 1.466 atau 62 persen yang belum dipecat. Lambannya pemecatan ASN terpidana korupsi dikhawatirkan berdampak pada budaya permisif pada perilaku koruptif di lingkungan pemerintahan. ”Ini akan jadi budaya permisif.

ASN akan terbiasa dengan perilaku koruptif sehingga berimplikasi pada hal lain,” ujar Wana. Sanksi tegas terhadap ASN yang terbukti secara hukum sebagai pelaku korupsi sudah dinyatakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Saat pertemuan dengan pimpinan KPK pertengahan tahun lalu, Ganjar menegaskan akan memecat ASN aktif di daerahnya yang berstatus terpidana korupsi. ”Pecat. Kalau korupsi itu pecat,” tegas Ganjar di Gedung KPK, Jakarta saat itu.

Pada Januari lalu, Ganjar sempat bereaksi keras terhadap laporan dugaan pungli dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Jateng. ”Buat saya integritas harga mati. Jangan ada praktik korupsi, gratifikasi, maupun pungli. Nek ono tak sembelih (kalau ada saya sembelih-Red),” kata Ganjar saat apel pagi di Kantor Gubernur, Jl Pahlawan, Semarang.

Dikatakan Ganjar, ”Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” tak sekedar tagline saat kampanye tapi juga diharapkan menjadi konsep kerja ASN di lingkungan pemprov serta pemkab/pemkot di Jateng. (dtc,cnnind-64)

 


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar