Sikapi Debat secara Dewasa

Mahfud : Lebih Banyak Hiburannya

SM/Antara : SAVE UNICORN : Sejumlah massa yang tergabung dalam komunitas blogger milenial (KBM) menggelar aksi Save Unicorn di Patung kuda, Jakarta, Selasa (19/2). Dalam aksi tersebut mereka kecewa terhadap pernyataan salah satu capres saat debat kedua Pilpres 2019 terkait Unicorn.(24)
SM/Antara : SAVE UNICORN : Sejumlah massa yang tergabung dalam komunitas blogger milenial (KBM) menggelar aksi Save Unicorn di Patung kuda, Jakarta, Selasa (19/2). Dalam aksi tersebut mereka kecewa terhadap pernyataan salah satu capres saat debat kedua Pilpres 2019 terkait Unicorn.(24)

PURWOKERTO - Laporan-laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah debat pemilihan presiden sangat disayangkan. Begitu juga dengan saling serang di media sosial. Semua pihak perlu menyikapi hasil debat secara dewasa.

Bahkan, menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD, debat calon presiden dan calon wakil presiden lebih banyak pada hiburan. ’’Sejak dulu saat debat capres ada kontroversi, yang mendukung Abilang ini baik, yang mendukung satunya bilang ini salah. Itu biasa saja,’’katanya di Purwokerto.

Mahfud mengatakan hal itu setelah menjadi pembicara kunci dalam acara Dialog Kebangsaan Seri IV dengan tema ’’Mengokohkan Kebangsaan: Menjaga Nalar Sehat dan Berbudi’’di halaman Stasiun Purwokerto.

Menurut dia, debat capres lebih banyak hiburan karena pilihan setiap orang sudah hampir final. ’’Sekian orang sudah menjadi (atau) menetapkan pilih si A, sekian orang si B, sisanya swing voters atau belum menentukan itu tidak banyak. Mungkin berbaginya tidak mutlak kepada yang satu sehingga nanti, ya kita nikmati saja,’’kata Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu.

Menurut dia, penonton debat capres tetap banyak tetapi pengaruh debat terhadap pemilih tidak banyak karena sudah lebih dari 85% telah punya pilihan yang terbagi ke dua pasangan capres dan cawapres. Sisanya, berbagi ke masing-masing pasangan capres dan cawapres.

’’Itu biasanya kaum rasional. Nah kaum rasional itu juga tidak terlalu terpengaruh dengan slogan-slogan,’’ kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Sementara itu, Calon Wakil Presiden 01 KH Ma’ruf Amin menyayangkan aduan-aduan itu tak seharusnya dibuat. ’’Sebenarnya kalau kita dewasa itu enggak perlu dilapor-laporkanlah,’’ ujar Ma’ruf di kediamannya, Serang, Banten, Selasa (19/2).

Menurut Kiai Ma’ruf, proses debat sebaiknya dihormati sebagai salah satu medium kampanye. Di dalamnya terdapat visi, misi, gagasan, bahkan konfrontir. Ma’ruf menilai wajar corak warna dalam debat tersebut. Sebaiknya, silang pendapat menjadi pembelajaran politik dan kematangan berpikir bagi masyarakat Indonesia. ’’Kalau sedikit-sedikit dilaporkan ini bagaimana nanti?

Debat dilaporkan, debat lagi dilaporkan lagi, ya enggak jalan-jalan,’’ujar Kiai Ma’ruf.

Meski demikian, dia tak ingin menghakimi salah atau benar laporan terkait debat. Kewenangan itu terletak di Bawaslu. Jika ada yang menilai hal itu masuk tindak pidana, bisa juga melapor ke kepolisian.

Tidak Masalah

’’Saya kira enggak ada masalah, orang melaporkan boleh saja,’’kata dia. Sikap Kiai Ma’ruf juga sama ketika ditanya mengenai laporan kompetitor tentang perseteruan di lokasi debat. Meski Kiai Ma’ruf tak tahu soal pertengkaran antara tim sukses pasangan calon nomor urut 01 dan 02, ia menyerahkan hal itu pada Bawaslu. ’’Tapi artinya ada salurannya, kalau ada yang tidak puas, mungkin karena ada perlakuan (yang kurang pantas), ada yang berwenang (menindaklanjuti),’’ kata Kiai Ma’ruf.

Dia juga merespons wacana debat pemilihan presiden ketiga, tanpa panelis. Pihaknya hanya berpatok pada ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU). ’’Kita itu kan orang yang diatur, dan nanti TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf) tentu akan berunding, mana yang terbaik, mana yang paling bagus,’’ujar Kiai Ma’ruf.

Menurutnya, kesepakatan debat dirumuskan dalam pleno antara KPU, TKN dan BPN sehingga rumusan mengenai silang pendapat bisa didiskusikan di sana. Apakah debat tanpa pleno bisa dilakukan atau tidak, ketiga pihak yang akan menentukan. Ma’ruf tak ingin ikut campur. Ia menyerahkan skema debat dalam diskusi tiga pihak itu. ’’Saya sih tidak ada usal usul apa. Apa yang harus dilakukan ya kita lakukan,’’kata Ma’ruf.

Selain soal agraria, perdebatan dan saling serang juga terjadi terkait bisnis unicorn. Kubu BPN menyebut dan mengkhawatirkan bisnis unicorn itu kapitalis dan bakal membuat lari dana Indonesia ke luar negeri. reaksi pun bermunculan atas hal ini. Reaksi berupa ketidaktauan soal unicorn, bahkan unicorn justru bakal mendatangkan pundipundi ke dalam negeri. Sebelumnya, Tim Advokasi Indonesia Bergerak melaporkan Jokowi karena menganggap Jokowi menyebarkan fitnah menuduh kepemilikan lahan Prabowo seluas 220 ribu ha di Kalimantan Timur dan 120 ribu ha lagi di Aceh Tengah. Hal itu dianggap sebagai serangan terhadap pribadi Prabowo.

Terkait aduan tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin Moeldoko menegaskan, Capres 01 Joko Widodo yang menyebutkan kepemilikan lahan Capres 02, Prabowo Subianto, dalam debat Pilpres 2019 adalah dalam konteks memberi contoh dalam reforma agraria pemerintahan. ’’Dalam konteks reforma agraria, di antaranya ada perhutanan sosial dan redistribusi aset,’’ kata Moeldoko, di Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Moeldoko, dalam reforma agraria pemerintah memberikan kepastian hukum atas lahan bagi para penggarap untuk dapat memanfaatkannya selama 35 tahun. Pemerintah, tambah Moeldoko, memberikan hak guna usaha bagi lahan berukuran kecil yang tidak produktif dan diamanahkan kepada masyarakat. ’’Jadi, tidak ada keinginan untuk menyerang dan sebagainya. Tidak ada itu,’’ungkap Moeldoko.

Seperti diketahui, dalam debat Pilpres kedua pada Minggu (17/2), Jokowi menjelaskan tentang program konsesi lewat perhutanan sosial untuk masyarakat adat, ulayat dan petani agar lahan yang digunakan produktif. Selain itu, pemerintah juga telah membagikan sertifikat hak atas tanah pada 2017 sebanyak 5 juta dan pada 2018 sebanyak 7 juta sertifikat.

Paparan Jokowi terkait pembagian lahan kerakyat kecil dikritik oleh Prabowo. Jokowi menanggapinya dengan menjelaskan program pemerintahan tidak membagikan konsesi kepada para pemilik lahan dengan luas besar, seperti yang dimiliki Prabowo, antara lain 220 ribu ha di Kalimantan Timur dan 120 ribu ha di Aceh Tengah. ’’Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya,’’tandas Jokowi. (J13,ant-dtc-41)


Berita Terkait
Loading...
Komentar