Data Kemiskinan Perlu Dipublikasikan

SM/Basuni : BERI SAMBUTAN: Wabup Dedy Endriyatno memberi sambutan saat acara Rapat Koordinasi TKPKD, di Pendopo Sumanegaran Kompleks Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa (19/2).(21)
SM/Basuni : BERI SAMBUTAN: Wabup Dedy Endriyatno memberi sambutan saat acara Rapat Koordinasi TKPKD, di Pendopo Sumanegaran Kompleks Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa (19/2).(21)

SRAGEN- Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menginstruksikan kepada para lurah dan kepala desa (kades), agar memublikasikan data warga miskin di wilayahnya.

Penyampaian data warga miskin ini sebagai satu upaya menekan angka kemiskinan dan mengurangi risiko salah sasaran. Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini masih tertinggi ke dua setelah Provinsi Jawa Timur, berada pada angka 3,8 juta. Hal ini dikemukakan Wagub saat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), di Pendopo Sumanegaran Kompleks Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa (19/2).

Wagub menyampaikan, terkait persoalan data, pihaknya yakin masih ada data yang tidak tepat, seperti salah sasaran dan hal ini perlu di sampaikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu dalam rapat kerja yang dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sragen Dedy Endriyatno, para kepala dinas, kades, lurah dan kepala SMK- /SMA, Wagub meminta data warga miskin dipasang di kantor kelurahan dan kantor desa.

”Selama ini banyak masyarakat teriak-teriak bantuan kemiskinan yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran. Seperti warga miskin luput dari bantuan, sementara warga mampu justru terdaftar sebagai penerima manfaat,” katanya.

Menilai Data

Oleh sebab itu, Wagub mendesak para kades dan lurah kembali melakukan pendataan ulang warga miskin di wilayah masing-masing, berdasarkan indikator yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hal ini bertujuan agar data tersebut valid, akurat dan tidak salah sasaran. Para kades dan lurah belum pasang data kemiskinan itu. Biasanya mereka saat memberikan bantuan diprotes karena dianggap ada yang tidak tepat sasaran. ”Makanya kami ingin masyarakat menilai data warga miskin dipasang di kantor agar semua melihat secara langsung data itu. Agar tidak dikatakan data salah pemeintah tidak bekerja. Kita ingin mengakomodir data valid di Jawa Tengah,” tegasnya.

Meski demikian, Wagub Taj Yasin juga memahami pendataan ulang warga miskin itu berpotensi timbul gesekan sosial. Wagub juga menilai kades atau lurah ada yang ragu jika mengeluarkan warga yang mampu, sebab akan timbul protes. Namun demikian pihaknya menyampaikan, bahwasanya bila para kades tidak tepat dalam memberikan data, mereka juga dapat dijerat hukum.

Wagub meminta kades tidak ragu, karena ke depan sistem yang akan menyeleksi data miskin tersebut dengan perubahan indikator. Wabup Dedy Endriyatno menyampaikan, Pemkab Sragen sendiri saat ini terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dan mengentaskan para warga, agar bisa sejahtera.

Pemkab Sragen juga telah memiliki Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK), yang bertujuan agar upaya pengentasan kemiskinan di Sragen bisa lebih fokus dan tepat sasaran. ”Angka kemiskinan di Sragen turun cukup signifikan setiap tahunnya,” tandas Wabup. (H53-21)


Berita Terkait
Loading...
Komentar