Pengelola Sumur Minyak Tua Gandeng Kejaksaan

SM/Abdul Muiz  -  KERJASAMA BIDANG HUKUM : Dirut BUMD PT BPE Christian Prasetya (kiri) dan Kejari Blora Made Sudiatmika menunjukkan naskah perjanjian kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang ditandatanganinya, kemarin. (39)
SM/Abdul Muiz - KERJASAMA BIDANG HUKUM : Dirut BUMD PT BPE Christian Prasetya (kiri) dan Kejari Blora Made Sudiatmika menunjukkan naskah perjanjian kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang ditandatanganinya, kemarin. (39)

BLORA - Pengelolaan sumur minyak tua di Blora dinilai makin prospektif. Sejumlah pihak dinyakini akan tertarik untuk turut serta menanamkan modalnya bekerja sama dengan BUMD PT Blora Patra Energi (BPE) selaku pihak yang diberikan izin oleh pemerintah ataupun Pertamina untuk mengelola sumur minyak tua di Blora.

PT BPE pun berupaya membekali diri terutama dari sisi hukum. Perusahaan itu menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora.

”Kami bekerja sama dengan Kejari Blora di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kami telah menandatangani perjanjian kerja sama itu,” ujar Direktur Utama (Dirut) BUMD PT BPE Christian Prasetya, kemarin.

Perjanjian kerja sama ditandatangani di kantor Kejari Blora oleh Dirut BUMD PT BPE Christian Prasetya dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora Made Sudiatmika, Selasa (19/2).

”Perjanjian kerjasama ini antara lain untuk mencapai tujuan mewujudkan good corporate governance,” kata Christian. Jangka waktu perjanjian kerja sama selama dua tahun.

Menurut Christian, poin penting adanya kerja sama tersebut yaitu meminimalisasi adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, apabila ada permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara, pihaknya dapat meminta bantuan hukum dan pendampingan hukum.

”Kejaksaan akan memberikan pertimbangan hukum terkait kegiatan operasional perusahaan kami sehingga memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan,” tandas Christian.

Pendampingan Hukum

Kepala Kejaksaan Negeri Blora Made Sudiatmika melalui Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Imam Tauhid menerangkan, pihaknya mempersilakan kepada pihak mana pun yang ingin mengadakan kerja sama dengan kejaksaan.

”Sebelum PT BPE, sudah ada beberapa BUMD di Blora yang menandatangani perjanjian dengan kami,” ungkapnya. Imam menjelaskan, perjanjian kerja sama itu antara lain dititikberatkan pada upaya pendampingan hukum. Menurutnya, BUMD mengelola kekayaan ataupun keuangan negara.

Pengelolaan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan itu adakalanya pihak perusahaan bekerja sama dengan pihak lainnya.

Sebagai ikatan kerja sama tersebut, perjanjian ditandatangani kedua belah pihak. ”Sebelum menandatangani kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan usahanya, BUMD bisa melibatkan kami dalam legal opinion (LO).

Begitu pula jika terjadi permasalahan yang terkait dengan perjanjian kerjasama itu, kami akan mendampingi BUMD untuk menyelesaikannya,” papar Imam Tauhid. (H18-39)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar