2020, Taspen Ubah Skema Dana Pensiun

JAKARTA - PT Taspen (Persero) akan menyalurkan dana pensiun yang berasal dari iuran atau premi peserta pensiun Aparat Sipil Negara (ASN) dan pemerintah mulai 2020. Sistem yang dikenal dengan fully funded itu, beruta sistem pembayaran pensiun penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri.

Besarannya pun nanti ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil (PNS) setiap bulannya. Direktur Utama PTTaspen (Persero), Iqbal Latanro menyatakan dengan skema saat ini, pemerintah mengeluarkan dana hingga Rp 7 triliun setiap bulan untuk membayar pensiunan aparatur sipil negara (ASN).

Dana itu sangat besar, bahkan jika dihitung dengan pembayaran pensiun ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) yang bisa menyentuh hampir Rp 100 triliun setahun. ”Tahun 2020 pemerintah akan mengubah sistem pensiun dari manfaat pasti ke iuran pasti dan pengelolaan jadi fully funded.

Sumber dana bayar pensiun ke depan berasal dari premi peserta, 2020 akan diperkenalkan premi pemberi kerja,” jelas Iqbal pada acara ”Public Expose PT Taspen (Persero)” di Jakarta, Kamis (14/2). Dia menjelaskan, dalam aturan sistem tersebut, antara pemerintah dan pegawai akan membayar iuran masing-masing 15% berdasarkan perolehan pendapatan setiap bulan atau take home pay.

”Mudah-mudahan tahun 2020 bisa berjalan dengan baik. Masa depan Taspen akan semakin besar karena dana kelolaan makin besar, premi meningkat dan sistem manfaat pasti jadi iuran sehingga insya Allah Taspen jadi lebih besar,” tuturnya.

Peserta Non-ASN

Direktur Perencanaan, Kepatuhan, dan Aktuaria PT Taspen (Persero), Dodi Susanto menambahkan, pada 2018, peserta yang mengajukan klaim mencapai 163 ribu. Pada tahun lalu juga tercatat peserta baru hingga 44 ribu. Karena itu, dia menyatakan jumlah peserta pensiunan cenderung menurun. ”Tahun 2018, total peserta 4,020 juta target tahun ini 4,2 juta peserta,” kata Dodi.

Selain itu, mulai tahun depan Taspen juga akan menambah peserta dari non- ASN. Dodi menyatakan peserta itu akan mendapatkan produk seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), namun tidak mendapat produk pensiunan. Iqbal menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan otentifikasi pensiunan PNS.

Hal ini untuk mengurangi kebocoran- kebocoran dana akibat pembayaran pensiun untuk peserta yang sebenarnya sudah meninggal dunia. ”Posisi saat ini, 95% pensiunan sudah di-cover enrollment jadi siap otensifikasi.

Ada keterlambatan dua bulan insya Allah jadi lebih baik,” ungkap Iqbal. Menurut dia, langkah otentifikasi itu dilakukan hanya untuk mengetahui secara digital apakah peserta pensiun masih hidup atau sudah meninggal dunia. ”Kita tidak bisa pantau karena sistem kependudukan kita tidak bisa,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, jika sudah terdaftar dalam otentifikasi, peserta pensiun bisa mencairkan dana pensiun melalui smartphone dengan tiga identifikasi yakni suara, sidik jari, dan wajah. ”Jika dua di antara tiga identifikasi benar maka kita bayarkan pensiunan peserta. Jadi tidak, ada peserta sudah meninggal lama masih kita bayar pensiunannya,” cetusnya. (J10-46)


Loading...
Komentar