Gema Gedung Berlian

Dewan Sahkan Dua Perda

DITENGAH kesibukan kampanye untuk Pileg dan Pilpres 2019, anggota DPRD Jawa Tengah menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengesahan dua perda. Kedua perda ini memang mendesak untuk disahkan karena akan menjadi pijakan hukum kebijakan pemerintah daerah. Kedua perda itu adalah Perda Inovasi Daerah dan Perda Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sebelum disahkan, Ketua Pansus Raperda Inovasi Daerah, Yudhi Sancoyo menyampaikan laporannya terkait tujuan penyusunan dan pembahasan raperda. Dikatakan, raperda bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan perizinan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

“Inovasi daerah itu merupakan perkembangan dan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan masyarakat. Termasuk, inovasi tata kelola pemerintahan untuk pengembangan daerah,” kata Yudhi pada rapat paripurna DPRD Jateng, kemarin.

Usai pembacaan laporan pansus, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mempersilakan Gubernur untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Mewakili Gubernur Jateng, Wagub Taj Yasin mengatakan, Perda Inovasi Daerah diharapkan dapat meningkatkan produktifitas, daya saing, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Peningkatan itu dilakukan melalui percepatan koordinasi antara penyedia dan pengguna teknologi serta mendorong pemanfaatan hasilhasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal di provinsi dan kabupaten/ kota se-Jateng.

Sekaligus, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi semakin lebih baik,” kata Yasin. Untuk Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, anggota Komisi A DPRD Jateng Bambang Joyo Supeno mengatakan, perda tersebut merupakan inisiasi Komisi A.

Tujuannya, menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang lebih baik di tiap daerah. Dikatakannya lebih lanjut, dengan ditetapkan raperda itu menjadi perda, maka nantinya menjadi dasar hukum bagi kabupaten/ kota.

Penyampaian laporan itu disambung dengan pendapat akhir Gubernur yang disampaikan Wagub. “Perda itu merupakan hal yang penting dan mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah,” ucapnya. (Hanung Soekendro-64)


Berita Terkait
Loading...
Komentar