Sanksi Tegas bagi Pelanggar Lingkungan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pihaknya mengambil langkah berani dengan melibatkan pihak luar dalam pengambilan keputusan.

Menurutnya, kombinasi antara birokrasi dan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan. ”Jadi kalau ditanya keberanian apa yang sudah dilakukan KLHK, kami memasukkan outsider untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan.

Terus terang itu tidak mudah, tetapi menurut saya artikulasi itu sangat diperlukan. Kombinasi antara birokrasi dan civil society yang karakternya berbeda sesungguhnya sangat dibutuhkan,” kata Siti di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut Siti, pemulihan lingkungan yang utuh sebagai sumber daya alam sebaiknya didekati dengan kebijakan korektif. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pihaknya bekerja keras melakukan penanaman pohon untuk mengisi danau dan embung.

”Tahun ini Presiden telah memerintahkan untuk melakukan program penanaman pohon sepuluh kali lipat agar danaudanaunya terisi, supaya embung-embung yang ada airnya tidak kurang. Itu butuh keberanian juga untuk mendorong dan switch priorities,” ucapnya.

Sanksi Administratif

Dikatakan Siti, terkait pelanggaran lingkungan dan kehutanan, pemerintah saat ini telah bertindak tegas. Salah satunya memberlakukan sistem legalitas kayu untuk menghindari tuduhan dari negara lain mengenai illegal logging.

”Daripada negara lain menuduh kita perambahan atau kayunya kayu ilegal logging, kita duluan yang declare bahwa ini kayu legal. Jadi negara tetangga tidak bisa mengklaim. Kalau tidak, nanti tetangga klaim bahwa ini kayu ilegal padahal kita udah declare duluan bahwa ini kayunya Indonesia,” ujar Siti.

Siti menjelaskan, penegakkan hukum di kementeriannya saat ini sangat kuat. Hanya di era pemerintahan Jokowi diberlakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif. Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono menambahkan, pemberlakuan sanksi administratif itu mengacu pada UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dikatakan, ada empat tahapan sanksi administratif yang bisa diberikan kepada pelanggar aturan. ”Pertama teguran tertulis, kedua paksaan pemerintah, ketiga pembekuan izin dan keempat pencabutan izin.

Dan ini semua dinilai atas izin lingkungan yang kita sahkan. Kalau kewajibannya dia itu tidak dilakukan, dia akan terkena sanksi sesuai dengan apa yang ada di lapang,” jelas Bambang. (dtc,ant-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar