UU Penyelenggaraan Haji Cegah Penyalahgunaan Dana

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU PIHU) yang kini memasuki tahap akhir bertujuan untuk mencegah agar tidak ada lagi penyalahgunaan dana masyarakat oleh penyelenggara haji dan umrah oleh pihak swasta.

”Menindaklanjuti usulan dan masukan masyarakat, terutama yang menjadi korban penipuan penyelenggara umrah dan haji oleh pihak swasta, maka kami dari Komisi VIII DPR, dalam revisi menegaskan agar dana dari masyarakat untuk umrah digunakan dengan benar.

Jangan ada lagi jamaah yang sudah membayar tidak bisa berangkat karena dananya diinvestasikan oleh penyelenggara umrah di bidang lain dan malah merugi,” kata Ace dalam diskusi bertema Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2019 yang diselenggarakan Forum Warta Pena di Hotel Puri Denpasar, kemarin.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait diperlukan agar para penyelenggara umrah tidak bisa seenaknya menyalahgunakan dana yang telah diamanahkan masyarakat untuk tujuan umrah. Hal ini karena selama ini, sistem yang ada tidak bisa mendeteksi laporan keuangan dari penyelenggara umrah.

Di sisi lain, dia meminta agar sosialisasi terhadap 5 Pasti Umrah (Pasti Travelnya, Jadwalnya, Terbangnya, Hotelnya dan Visanya) terus digalakkan. Sehingga untuk kedepannya masyarakat tidak mudah lagi terpikat dengan biaya umroh yang murah, atau umroh dengan skema Ponzi dan MLM.

Di tempat yang sama, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mendesak Kementerian Agama untuk memberikan sanksi tegas bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) nakal. Permintaan tersebut disampaikan menyusul ditandatanganinya kerja sama antara Kementerian Agama dengan sembilan kementerian/ lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan umrah.

Sanksi Tegas

”Kami mengapresiasi MoU antara Kemenag dan kementerian lainnya. Semoga law enforcement (penegakan hukum) terhadap regulasi yang ada bisa berjalan dan memberikan sanksi kepada agen haji dan umrah yang nakal sesuai peraturan dan perundangan yang ada,” kata Firman.

Selain Amphuri, diskusi ini juga dihadiri Kasubdit Haji dan Umrah Kementerian Agama M Noer Alya Fitra, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi serta Haji dan Umrah Watch Mustolih Siradj.

Firman menambahkan, keberadaan biro perjalanan nakal tidak hanya merugikan calon jamaah, tapi juga merugikan agen perjalanan lainnya yang baik dan benar-benar melayani jamaah. Jika ditemukan adanya agen yang nakal, kata Firman, pihaknya akan memberikan sanksi organisasi terhadap agen tersebut.

”Selama ini Amphuri selalu mengingatkan anggotanya agar senantiasa mematuhi peraturan perundangundangan, menetapkan tata kelola perusahaan yang baik, berkompetisi secara sehat dan tidak menelantarkan jemaah,” terang Firman.

Sebelumnya, Kementerian Agama menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sembilan kementerian dan lembaga negara terkait pencegahan dan pengawasan, penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.

Kerja sama ini melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, Kemkominfo, Polri, PPATK, serta Badan Perlindungan Konsumen. (F4,ant-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar