Distribusi Logistik Pemilu Bermasalah

Dari Pengawalan hingga Penjadwalan

SM/Antara - RAKIT KOTAK SUARA: Pekerja merakit kotak suara Pemilu 2019 di GOR Bhumi Pala Temanggung, Senin (11/2). KPUD Temanggung menargetkan perakitan sebanyak 12.665 kotak suara tersebut selesai pada Sabtu (16/2) mendatang. (55)
SM/Antara - RAKIT KOTAK SUARA: Pekerja merakit kotak suara Pemilu 2019 di GOR Bhumi Pala Temanggung, Senin (11/2). KPUD Temanggung menargetkan perakitan sebanyak 12.665 kotak suara tersebut selesai pada Sabtu (16/2) mendatang. (55)

SEMARANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mendesak KPU serius dalam proses pengiriman logistik Pemilu 2019. Bawaslu mendapati proses pendistribusi sejumlah item logistik pemilu tanpa ada pengawalan dan keamanan sehingga sangat rawan.

Selain itu, kondisi distribusi dan penerimaan surat suara juga seperti tanpa ada perencanaan. Bahkan, tanpa jadwal, tanpa pemberitahuan dan kedatangan sehingga terkesan mendadak. Akibatnya, jajaran KPU di daerah menerima logistik tersebut tanpa ada persiapan yang memadai.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin mengatakan, sesuai undang-undang, dalam pendistribusian logistik pemilu, KPU dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan. “Logistik sepenting itu hanya dibawa sopir truk boks sendirian.

Kami menilai keamanan sangat penting,” ujar Rofiuddin, Senin (11/2). Jajaran Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah juga kesulitan melakukan pengawasan karena tidak adanya jadwal yang jelas terkait pengiriman. Ketiadaan jadwal yang pasti membuat pihak penerima di daerah kesulitan, salah satunya terjadi di Purworejo.

Akibat persiapan tak memadai, ada logistik yang menunggu sehari semalam karena tenaga bongkar belum siap. Adapun di Kudus, harus memindah logistik karena gudang surat suara masih ditempati logistik dukungan alat kelengkapan lainnya. Bawaslu Jateng mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut.

Sebab, sesuai dengan ketentuan, distribusi logistik harus ada pengawalan petugas keamanan dengan perencanaan yang jelas sehingga bisa tepat, efektif dan tidak menimbulkan kerawanan.

Hal lain yang ditemukan Bawaslu Jateng yaitu adanya satu boks mobil pengangkut logistik dipergunakan untuk dua kabupaten yang berbeda, yaitu Kendal dan Rembang. Hal ini rawan dan rentan terjadinya surat suara yang tertukar karena Kendal dan Rembang berbeda daerah pemilihan (dapil).

Hingga akhir pekan kemarin, berdasarkan data dari Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah menyebutkan jika pengriman logistik baru dilakukan di 12 wilayah. Sementara di 13 kabupaten/kota lainya belum sama sekali. Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat menjelaskan jika pendistribusian surat suara dari percetakan ke KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang KPU Pusat.

Awalnya KPU provinsi dan kabupaten/ kota belum menerima jadwal pengiriman surat suara, namun KPU kabupaten/kota diminta menyiapkan diri. Kemudian pihaknya menyampaikan ke KPU Pusat agar dikirim jadwal distribusi surat suara. Setelah ada jadwal, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian dalam pendistribusiannya.

“Jadwal pengiriman surat suara juga sudah kami sampaikan saat rapat koordinasi di Solo pada 7-9 Februari ke Bawaslu dan Polda. Jadi tidak benar kalau distribusi logistik di Jateng tanpa perencanaan matang. Tiga kali kami mengundang Bawaslu Provinsi untuk membahasa pengelolaan dan distribusi logistik,” kata Yulianto.

Kotak Suara Rusak

Penanganan logistik Pemilu 2019 oleh KPU akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan. Salah satunya rusaknya ratusan kotak suara akibat hujan di Cirebon, Jabar akhir pekan lalu. Deputi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia Andrian Habibi mengatakan, masalah kerusakan akibat genangan air tidak bisa dijawab dengan jawaban akan diganti.

Sebab, KPU dan produsen kotak suara harus menjelaskan bagaimana cara KPUD menjaga, merawat dan melindungi kotak suara dari ancaman musibah alam. “Kalau pun rusak, bagaimana cara menggantinya dan bagaimana mekanisme penggantian kotak suara yang rusak, ini harus dijelaskan,” kata Andrian Habibi, Senin (11/2).

Menurutnya, KPU tidak perlu marah atas kejadian rusaknya kotak suara di Cirebon. Apalagi, asal kerusakan termasuk dalam kategori bencana alam. “Akan tetapi, KPU harus menjelaskan alasan yang terbaik atas tumpukan kotak suara yang sudah terpasang.

Apakah memang mekanisme standar operasional penyimpanan mengharuskan pemasangan kotak suara atau tidak,” tandasnya. Pihaknya berharap, KPU melakukan evaluasi internal dan menyampaikan tata cara menjaga kotak suara kepada seluruh KPU di daerah.

Bila perlu, lanjutnya, KPU melakukan perbaikan gudang penyimpanan kotak suara secara nasional. Namun, perbaikan gudang yang membutuhkan dana tersendiri di saat tahapan pemilu sudah dekat mengharuskan kemampuan pengelolaan anggaran yang baik.

Terkait kerusakan kotak suara di Cirebon, KPU memastikan akan melakukan penggantian secapatnya. “Akan segera kami ganti. Tentang kotak suara di Cirebon itu memang rembesan hujan dari air sungai yang meluap, jadi itu masuk dalam kategori bencana,” kata komisioner KPU Ilham Saputra, kemarin.

Menurutnya, proses produksi kotak suara pengganti kotak suara yang rusak tidak akan memakan waktu lama, dan biaya penggantian kotak suara dari bahan karton kedap air itu diambilkan dari APBN. Pihaknya saat ini juga tengah menunggu laporan dari KPU Provinsi Jabar mengenai kerusakan kotak suara dan jumlah kotak suara yang dalam kondisi baik.

“Kami memang sudah membuat rencana darurat yang mungkin nanti kita akan segera ganti bagian kotak suara itu rusak karena bencana. Tapi berdasarkan informasi, jumlahnya (kotak suara) tidak sampai ribuan,” jelasnya.

Mengantisipasi kejadian yang sama, KPU pusat menyarankan upaya pencegahan untuk memastikan kotak suara tidak terkena rembesan air. “Kami telah memerintahkan kepada seluruh temen-temen di provinsi, kabupaten/kota, yang ada gudangnya itu dikasih palet bawahnya. Karena ini memang rentan dengan kelembaban,” imbuhnya. (H81, H28,J22,dtc-64)

 


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar