KPU Tak Bisa Dipidana

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menandaskan pimpinan KPU yang menjalankan putusan MK tidak bisa dipidana. Sikap KPU yang mencoret Oesman Sapta Odang (OSO) dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI, termasuk hal tersebut.

‘’Begitu MK memutuskan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka semua perbuatan hukum yang menggunakan norma UU itu sebagai dasarnya adalah tidak berdasar hukum,’’ ujar Juru Bicara MK I Dewa Gede Palguna, Senin (11/2).

KPU mencoret OSO dari calon anggota DPD karena masih menjadi ketua umum Parpol. Pencoretan terhadap Ketum Hanura itu sesuai dengan putusan MK yang melarang calon DPD (senator) rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.

KPU dilaporkan pihak OSO ke Polda Metro Jaya pada Rabu (16/1) dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/334/1/2019/PMJ- /Dit.Reskrimum dengan pihak terlapor Ketua KPU Arief Budiman beserta komisioner lainnya, yakni Hasyim Asy’ari, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid.

OSO melaporkan KPU dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah UU/putusan PTUN dan Bawaslu dengan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1). (D3-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar