Tambahan Pengamanan KPK Lebih Efisien

Tim Gabungan Kasus Novel Dibentuk

SM/dok : Dedi Prasetyo
SM/dok : Dedi Prasetyo

SEMARANG- Teror bertubi-tubi terhadap jajaran pemimpin dan penyidik KPK perlu segera ditindaklanjuti. Langkah yang paling cepat, tepat, dan efisien adalah pemberian pengaman tambahan bagi para pemimpin dan penyidik KPK.

Pengamat Peradilan Muhammad Farhan mengaku sependapat dengan wacana pembekalan senjata bagi penyidik atau para pemimpin KPK. ‘’Setuju saja, asalkan penggunaannya sesuai aturan yang berlaku,’’ kata Farhan, Jumat (11/1).

Asisten Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jateng tersebut menilai, tidak ada yang salah dengan usulan tersebut, mengingat lembaga antirasuah ini belakangan kerap mendapat teror. ‘’Kalau dipersenjatai, bisa menjaga diri. Apalagi teror sudah berulang-ulang,’’ujarnya.

Meski demikian, menurut Farhan, akan lebih tepat jika mereka diberikan pengamanan tambahan. Pengamanan itu bisa berupa pengawal, baik dari kalangan Polri maupun TNI yang melekat pada anggota KPK, terutama saat melaksanakan tugas. “Yang paling logis sebetulnya pengawal atau penambahan petugas keamanan yang melekat pada pimpinan maupun penyidik KPK,” jelasnya.

Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) Muhtar Said SH MH juga menyetujui personel KPK dipersenjatai. ‘’Namun harus ada prosedur yang jelas dalam penggunaannya,” ungkapnya.

Teror bom yang menimpa pimpinan KPK merupakan rentetan teror-teror lain yang pernah dialami oleh anggota atau pimpinan KPK dan belum terungkap oleh penegak hukum. Tim riset alumni FH Unnes menunjukkan, teror lain berupa penyerbuan rumah pimpinan KPK, ancaman bom ke pimpinan dan penyidik, penyiraman air keras ke kendaraan milik penyidik serta pegawai komisi, perampasan perlengkapan milik penyidik, penangkapan dan penculikan penyidik yang sedang bertugas, dapat menghambat kinerja KPK. Karena itu, alumni FH mendukung Polri mengusut tuntas pelaku teror bom dan meminta Polri membentuk tim khusus untuk mengungkap teror.

Pihaknya siap mengutus ahli hukum untuk membantu Polri mengusut teror. Selain itu mengajak masyarakat Indonesia terus memberi dukungan moral kepada KPK. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, teror terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, merupakan kejahatan luar biasa.

Aksi teror itu sudah mencoreng upaya pemerintah memberantas kasus korupsi. ‘’Kita percaya aparat kepolisian yang sangat profesional, bisa mengungkap secara tuntas,’’ujar Tjahjo.

Terkait perkembangang penyelidikan, polisi kini membuat sketsa wajah orang mencurigakan terkait teror bom palsu di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo. Sketsa yang dibuat itu wajah seseorang yang bertanya rumah ketua RT ke pedagang bubur. ‘’Indonesia Automatic Fingerprint Identification System juga akan memanggil ahli sketsa wajah karena dari keterangan yang bersangkutan,’’kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11).

Bila sketsa wajah rampung, Inafis akan melakukan lukis ulang secara digital. ‘’Nanti dicocokkan dengan foto-foto di basis data E-KTP,’’imbuh Dedi.

Libatkan Pakar

Selain itu, Polri juga terus menggelar penyelidikan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Polri melibatkan tujuh pakar dari kalangan akademisi, LSM, mantan pimpinan KPK, Komnas HAM, dan Kompolnas. Mereka adalah mantan Wakil Ketua KPK Idriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, serta Komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim. ‘’’Surat perintah tim gabungan untuk kasus Novel Baswedan berlaku untuk enam bulan,’’kata Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal.

Dalam tim, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi penanggung jawab dan Wakapolri Komjen Ari Dono sebagai wakil penanggung jawab. Sementara itu, Irwasum Komjen Putut Eko Bayu Seno, Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto, dan Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit bertugas mengasistensi tim.

Tim diketuai Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dan Karobinops Bareskrim Polri Brigjen Nico Afinta sebagai wakil. Dari pihak KPK, ada lima orang dari bagian penyelidik, penyidik, dan pengawasan internal. Kapolri membentuk tim ini pada Selasa (8/1) lewat Surat Tugas Kapolri Nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019. Pembentukan tim gabungan ini didasari rekomendasi dari Komnas HAM untuk Polri terkait kasus Novel yang tak kunjung menemukan titik terang.

Saat ini, penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku masih kerap mendapat ancaman. Ancaman muncul saat dia mulai kembali bekerja setelah menjalani pengobatan mata. Meski demikian, Novel tidak menjelaskan secara detail bentuk ancaman yang dialaminya. Karena itu, perlu langkah segera dan cepat agar kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi tidak terganggu. (ftp,J17,dtc-41)


Berita Terkait
Loading...
Komentar