Ratusan Warga Datangi Balai Desa Bangsri

SM/ Bayu Setiawan : AUDIENSI : Ratusan warga Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba yang menggeruduk kantor balai desanya melakukan audiensi dengan Kades dan perangkat desa serta BPD, kemarin.(32)
SM/ Bayu Setiawan : AUDIENSI : Ratusan warga Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba yang menggeruduk kantor balai desanya melakukan audiensi dengan Kades dan perangkat desa serta BPD, kemarin.(32)

BREBES - Ratusan warga Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jumat (11/1), mendatangi kantor balai desa setempat.

Mereka datang berunjukrasa untuk menuntut transparansi penggunaan keuangan desa yang dipergunakan bagi pembangunan maupun program pemberdayaan masyarakat. Warga menuntut itu karena selama ini pihak desa dituding tidak transparan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan desa. Bahkan, diduga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dipihak ketigakan. Padahal sesuai aturan hal itu tidak diperbolehkan. Pihak ketiga dapat dilibatkan hanya sebatas untuk menyuplai material yang dibutuhkan. Ratusan warga tersebut mendatangi kantor balai desa pukul 09.00.

Di tempat itu, mereka menggelar audiensi dengan kepala desa (Kades) dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Audiensi juga disaksikan Camat Bulakamba Sugeng Basuki berserta jajaran muspika.

Saat audiensi, kondisi nyaris ricuh lantaran pemerintah desa dinilai berbelit-belit dalam memberikan penjelasan terkait penggunaan keuangan desa. Dipuci itu, warga yang emosi beberapa kali sempat mengangkat kursi.

Namun emosi warga tersebut dapat diredam jajaran Muspika Bulakamba yang hadir terpasuk dari Polsek dan Koramil Bulakamba. ”Tuntutan kami sebenarnya sederhana. Kami menuntut perangkat desa berlaku benar. Dana Desa harus digelontorkan ke warga dan dikelola dengan baik untuk pembangunan desa. Kami tidak ada niatan mengganggu apalagi merongrong pemerintahan desa. Kami cuma minta pemerintah desa transparan,” ungkap Abdulghoni, perwakilan warga yang mengatasnamakan Forum Warga Desa Bangsri tersebut.

Dia mengatakan, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dinilai kurang transparan. Bahkan, terkesan sedikit amburadul. Pemerintah desa seharusnya menyampaikan informasi pembangunan desa secara transparan.

Dalam pencairan dana tersebut masyarakat juga tidak mengetahuinya. ”Pemberdayaan masyarakat desa juga tidak ada. Harusnya, pembangunan dilakukan secara swakelola lingkungan yang melibatkan warga setempat. Namun yang kami dengar justru diduga dipihakketigakan. Bahkan, menyangkut BUMDes juga tidak jelas,” terangnya.

Menurut dia, warga juga mempertanyakan pembangunan desa di tahun 2018 yang saat ini baru dikerjakan. Padahal sudah berganti tahun. Bahkan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) meyebutkan, pembangunan tahun 2018 baru dilaksanakan bulan Desember 2018 dan ada sekitar lima titik yang hingga kini belum dilakukan pengerjaannya. “Ini juga kami pertanyakan, kenapa seperti ini,” sambungnya.

Sementara Kepala Desa Bangsri, Devi Ferdian Susanto membantah, tudingan yang disampaikan warganya tersebut.

Menurutnya, pemerintah desa selama ini sudah transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Di tahun 2018, dari anggaran pembangunan senilai Rp 1,6 miliar sudah direalisasikan dengan baik. ”Kami transparan kepada warga. Jadi, kalau mereka menyebutkan kami tidak transparan itu tidak benar,” tandasnya. (H38-32)