Demokrat Laporkan Perusakan Baliho

SM/M Noor Efendi  -  LAPOR BAWASLU : Baliho Caleg Partai Demokrat di Pati yang diduga dirusak pihak tertentu diajukan sebagai alat bukti laporan ke Bawaslu. (63)
SM/M Noor Efendi - LAPOR BAWASLU : Baliho Caleg Partai Demokrat di Pati yang diduga dirusak pihak tertentu diajukan sebagai alat bukti laporan ke Bawaslu. (63)

PATI - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pati melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemarin. Langkah itu diambil lantaran alat peraga kampanye (APK) berupa baliho ] dirusak pihak lain.

Ketua DPC Partai Demokrat Pati, Joni Kurnianto mengemukakan, baliho salah seorang calon anggota legislatif( caleg) dari partainya yang dipasang di wilayah Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso ambruk dan robek pada banyak bagian.

Pihaknya mengetahui kondisi tersebut pada 10 Januari. Menurutnya, baliho berukuran 4 meter x 3 meter itu dipasang kadernya tiga hari lalu.

APK tersebut diketahui rusak parah saat dicek, Kamis (10/1). Dia menduga, kerusakan itu sengaja dilakukan orang yang tidak senang.

”Pengurus PAC Margoyoso yang mengecek dan mendapati baliho robek di bagian wajah caleg dan bawah. Perusakan ini harus ditindak oleh pihak berwenang, terutama Bawaslu,” ujarnya.

Pelaporan Demokrat ke Bawaslu disebut Joni tidak sebatas untuk mencari keadilan, tetapi sekaligus sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat berkait adanya aturan dalam tahapan kampanye. Mengingat Parpol dan caleg dalam melakukan kampanye, di antaranya melalui APK berdasar undang-undang.

”Apa yang kami lakukan selama ini selalu menaati peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada pihak lain yang melakukan pelanggaran hukum dan merugikan kami harus ditindak tegas demi azas keadilan dan supremasi hukum,” tandasnya.

Dalam laporan tersebut, Joni didampingi jajaran pengurus DPC dan PAC Margoyoso. Mereka diterima Ketua Bawaslu Pati Ahmadi. Dalam kesempatan itu juga sekaligus ditunjukkan baliho yang rusak.

Rapat Pleno

Ahmadi menyatakan, Bawaslu akan melakukan rapat pleno sebagai tindak lanjut dari laporan Demokrat. Menurutnya, rapat pleno merupakan bentuk kajian atas laporan yang masuk.

”Kalau kami lihat laporan dari Partai Demokrat belum memenuhi syarat formil dan materiil. Karena belum ada pihak terlapor yang jelas,” katanya. Dia menjelaskan, syarat formil dan materiil meliputi adanya pelapor, kronogi kejadian, saksisaksi, alat bukti, dan terlapor.

Jika salah satu unsur itu tidak terpenuhi maka laporan tersebut belum bisa diregistrasi. ”Kalau persyaratan terpenuhi kami bisa langsung menentukan status laporannya, apakah merupakan tindak pidana Pemilu atau tindak pidana umum,” lanjutnya.

Ahmadi mengaku Bawaslu akan tetap melakukan tindak lanjut berupa penelusuran meskipun status laporan tidak tergistrasi. Apabila ditemukan syarat yang belum terpenuhi maka dapat ditempuh langkah penegakan hukum.

Selain Demokrat, pada 4 November 2018 Bawaslu juga pernah menerima laporan serupa dari Partai Golkar. Lokasi kejadiannya berada di Desa/Kecamatan Tlogowungu. Dalam laporan itu juga belum memenuhi syaray formil dan materiil. (H49-63)


Berita Terkait
Loading...
Komentar