Salatiga Kota Paling Toleran

Kerja Sama Semua Elemen Sangat Baik

Liputan Khusus

SM/Surya Yuli : John Titaley : John Titaley : Yuliyanto
SM/Surya Yuli : John Titaley : John Titaley : Yuliyanto

Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga untuk ketiga kalinya meraih predikat kota paling toleran tingkat nasional dari Setara Institute For Democray and Peace. Dalam Survei Indeks Kota Toleran (IKT) 2018, Salatiga meraih posisi kedua setelah Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

WALIKota Salatiga Yuliyanto SE MM dan Wakil Wali Kota Muh Haris SS MSi merasa bangga bahwa predikat kota tertoleran di Indonesia kembali diraih oleh Kota Salatiga. ”Kami bangga karena Kota Tertoleran di Indonesia bisa dipertahankan oleh Kota Salatiga dalam beberapa tahun ini,” kata Wali Kota Yuliyanto.

Menurutnya, kebanggaan sebagai kota tertoleran harus dapat dibuktikan dengan upaya mempertahankan predikat tersebut dalam kurun waktu ke depan. Diakuinya, tidak mudah mendapatkan predikat kota tertoleran berdasarkan survei dan penelitian dari Lembaga Setara Institut tersebut.

Karena untuk mewujudkannya tidak hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta peran semua pihak, termasuk forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopinda).

Peran Utama

Para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) memiliki peran utama, sebagai penyambung hubungan antara sesama pemeluk agama di Kota Salatiga. Setiap ada potensi persoalan yang mengarah pada intoleransi, maka para tokoh agama itu bergerak cepat meredamnya. Tentunya dengan mengajak dialog dan musyawarah dengan umat beragama yang ada di Kota Salatiga.

Yuliyanto selalu mengajak masyarakat untuk sadar hidup berdampingan, rukun, dan damai, sehingga rasa toleransi ini akan tetap tumbuh dan dapat dipertahankan terus. ”Apa yang sudah kita dapatkan harus kita pertahankan. Karena itu tidak terlepas dari wasis, wareg, dan waras. Kalau rakyatnya wareg tentunya tidak akan mudah bergejolak. Kuncinya yakni jangan mudah dibujuk melakukan hal yang buruk, lalu terus tingkatkan rasa kebersamaan, kegotongroyongan, asah, asih, asuh, dan saling mencintai,” tegas Yuliyanto.

Sementara itu Wawali Muh Haris menerangkan, penghargaan ini tidak hanya membanggakan bagi Pemkot Salatiga, tetapi tentunya seluruh masyarakat yang terlibat menciptakan iklim kondusif masyarakat dalam bermasyarakat, beragama, berinterkasi, dan lainnya.

Kota Tertoleran terwujud berkat dukungan dari semua pihak, yakni dari lintasagama maupun masyarakat Kota Salatiga yang mampu menjaga kota ini, sebagai predikat kota toleran, yang sudah diraih sebelumnya. ”Saya imbau agar warga Kota Salatiga mampu mengamalkan agama masingmasing dengan baik. Ini merupakan ikhtiar kita bersama dalam menjaga kota ini sebagai kota toleran. Sehingga predikat ini bisa terus kita pertahankan,” kata Muh Haris.

Predikat yang diraih tahun ini merupakan yang ketika kalinya. Yang pertama diperoleh pada 2015 sebagai kota paling toleran urutan kedua dan pada 2017 berada di urutan pertama bersama Manado.

Mampu Kerja Sama

Sementara itu, Prof John Titaley, praktisi pendidikan dan budayawan yang berdomisili di Salatiga, mengapresiasi kinerja Setara Institute. Sebab tidak semua nongoverment organization (NGO) mau melaksanakan program terkait pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) tersebut. ”Saya memberikan apresiasi kepada Setara Institute atas program meranking kota tertoleran di Indonesia. Banyak makna dan semangat dari program tersebut,” kata John Titaley, kemarin.

Dia mengaku sudah selayaknya Kota Salatiga mendapatkan titel sebagai salah satu kota tertoleran di Indonesia. Dari pengalamannya sejak menjadi mahasiswa di UKSW Salatiga 1970, lalu menjadi dosen, dan Rektor UKSW, banyak sekali persoalan terkait toleransi yang terjadi di Kota Salatiga. Bila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik, maka menjadi ancaman bagi toleransi di Kota Salatiga.

Di Kota Salatiga, jelasnya, peran tokoh masyarakat dan berbagai agama sangat dominan menciptakan iklim toleransi yang baik. Para tokoh tersebut selama ini juga mampu bekerja sama dengan baik dengan pemerintah daerah. Setiap ada persoalan yang mengarah pada intoleransi, maka dengan cepat persoalan itu dapat diredam, jauh sebelum meledak. Di Kota Salatiga ada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Puasa yang terdiri atas para tokoh lintasagama.

Program para tokoh itu sangat baik dan selama ini bisa diajak bekerja sama. ”Di samping ketegasan aparat hukum, peran tokoh agama sangat dominan, sehingga mampu mencegah terjadinya persoalan intoleransi,” kata John Titaley.

Dia ingat ketika pecah kerusuhan 1998 silam dari arah Solo yang hendak menjalar ke Kota Salatiga, mampu diredam dengan baik oleh para tokoh agama/masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Meski demikian, John Titaley mengingatkan potensi mencuatnya intoleransi karena pengaruh sosial media yang saat ini dapat dengan mudah diakses oleh generasi muda. Untuk itu perlu kesadaran semua pihak untuk bersama-sama bijak dalam menggunakan sosial media.

Teknologi smartphone dan pemanfaatan sosial media tidak dapat ditolak, tetapi perlu kesadaran semua pihak agar bijaksana dalam memanfaatkannya. John Titaley juga mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat mau masuk ke dalam lingkup generasi muda, untuk bersama membangun budaya kehidupan bersama yang lebih baik. Bila selama ini kerja sama itu hanya terjadi antara tokoh agama/masyarakat dengan pemerintah daerah, maka harus dilibatkan generasi mudanya. Setara Institute memberi penghargaan kepada 10 kota yang menduduki peringkat tertinggi dalam Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018, belum lama ini.

Penghargaan diberikan setelah Setara Institute melakukan pengkajian terhadap 94 kota di Indonesia untuk mengukur praktik toleransi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Pada pengkajian ini terdapat empat variabel yang diukur, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama. Variabel regulasi pemerintah kota terdiri dari dua indikator, yaitu rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan diskriminatif. Indikator dalam variabel tindakan pemerintah terdiri dari pernyataan dan tindakan nyata dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi. Variabel regulasi sosial memiliki indikator seperti peristiwa intolerasi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi. Variabel terakhir, demografi agama, memiliki indikator yang terdiri dari heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan.

Metode penilaian yang digunakan Setara Institute adalah dengan skala 1 hingga 7, di mana poin 7 menggambarkan situasi paling baik pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran. Untuk menjamin validitas data, Setara Institute menggunakan dua teknik, yaitu teknik triangulasi sumber dan pertemuan dengan para ahli.

Penghargaan ini untuk meningkatkan toleransi di kota-kota, memicu kota-kota di Tanah Air untuk turut menjunjung tinggi praktik toleransi di wilayahnya, dan mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi.( Surya Yuli P-23)


Berita Terkait
Loading...
Komentar