Pemilu Tanpa Politik Uang

Oleh Rofiuddin

"Dalam praktik di lapangan, sistem pemilu yang terus didorong agar lebih demokratis dibandingkan pemilu-pemilu pada era Orde Baru ternyata juga belum berhasil mendorong pemilih untuk menggunakan akal sehatnya dalam menentukan pilihan"

KORAN harian ini (Suara Merdeka, 8 Desember 2018) memberitakan bahwa persentase pemilih pada Pemilu 2019 yang mempertimbangkan keuntungan materi atau kepentingan politik pribadinya dalam menentukan pilihan mencapai 30-40 persen. Adapun jumlah pemilih yang mempertimbangkan program kerja sang calon hanya 5-10 persen. Berita yang bersumber dari pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono tersebut, menjadi kabar yang tidak menyenangkan bagi perkembangan demokrasi di negeri ini. Pemilu 2019 dengan lima surat suara itu pun menyisakan pertanyaan, bisakah pemimpin di negeri ini dihasilkan tanpa harus menggunakan politik uang?

Ini mengindikasikan dan harus diakui bahwa politik uang masih menjadi ancaman dalam Pemilu 2019. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilu 2019 yang disusun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan bahwa mayoritas kabupaten/kota se- Indonesia menjadi daerah rawan terjadinya politik uang. Perinciannya, kabupaten/kota di Indonesia yang rawan tinggi terjadi politik uang mencapai 176 kabupaten/ kota atau 34,2 persen. Adapun kabupaten/kota yang potensi rawan sedang terjadinya politik uang sebanyak 337 daerah atau 65,8 persen. Potensi praktik politik uang itu diperoleh berdasarkan subdimensi kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa tingkat lokal, pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pemilu, dan partisipasi publik.

Selain itu, data di Bawaslu Jawa Tengah juga menunjukkan, dalam jangka waktu lima tahun terakhir, praktik politik uang menjadi salah satu jenis pelanggaran pidana pemilu terbanyak dalam berbagai momentum pemilu/pilkada di Jawa Tengah. Sejak 2013 hingga 2018, dari 22 kasus pidana pemilu di wilayah Jawa Tengah, jenis pelanggaran terbanyak adalah politik uang, yaitu sembilan kasus. Kesembilan kasus politik uang tersebut terjadi dalam berbagai bungkusan modus, dari bentuk pemberian sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako), pembagian amplop, pemberian bantuan hingga pembagian sedekah bermotif politik uang.

Rangkaian data di atas harus menjadi perhatian bersama bahwa politik uang masih menjadi ancaman nyata dalam Pemilu 2019. Sistem pemilu yang terusmenerus diubah dan diperbaiki ternyata belum bisa menjamin perbaikan proses dan hasil demokrasi. Sistem yang baik tidak akan menghasilkan kemanfaatan jika orangnya tidak menggunakan akal sehatnya.

Hancurkan Demokrasi

Sementara itu, dalam praktik di lapangan, sistem pemilu yang terus didorong agar lebih demokratis dibandingkan pemilu-pemilu pada era Orde Baru ternyata juga belum berhasil mendorong pemilih untuk menggunakan akal sehatnya dalam menentukan pilihan. Jika pemilih masih terus pragmatis dan selalu mempertimbangkan keuntungan materi maka di situlah ancaman politik uang masih akan terus menyala. Padahal, berbagai kajian menyebutkan bahwa politik uang jelas-jelas akan menghancurkan demokrasi.

Sistem demokrasi melalui pemilu yang menelan biaya besar akan runtuh kualitasnya karena adanya politik uang. Bagi peserta pemilu, politik uang bagai jeratan yang akan menyandera masa depan. Seorang caleg yang memilih jalur politik uang untuk menang maka ia akan mengeluarkan modal besar. Sementara gajinya belum tentu cukup untuk mengembalikan modal tersebut. Akhirnya, para pejabat itu akan mencari jalan ilegal untuk memperoleh uang agar bisa mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan dalam pemilu. Jika sudah demikian maka publiklah yang akan menjadi korban. Adapun bagi pemilih, politik uang seperti akan menjadi candu pragmatisme dan materialisme. Politik uang juga akan mempertaruhkan akal sehat pemilih.

Di tengah situasi era yang serbainstan, para pemilih masih banyak yang terseret untuk tak berpikir jangka panjang. Mencegah dan memberantas politik uang tidaklah mudah. Politik uang hanya bisa diselesaikan dengan cara membangun komitmen secara bersama-sama. Perang terhadap politik uang juga harus didukung dengan regulasi yang tidak abu-abu, penegakan hukum penyelenggara pemilu, dan komitmen budaya masyarakat. Memberantas politik uang tak hanya bisa dilakukan satu pihak saja. Politik uang hanya akan bisa berhenti jika diperangi secara bersama-sama oleh berbagai pihak.

Para peserta pemilu, terutama para calon anggota legislatif (caleg), harus melakukan kampanye bersih dengan menghindari cara-cara instan dan pragmatis untuk mendekati para calon pemilih. Para caleg jangan melakukan politik uang untuk memperoleh suara. Peserta pemilu juga harus melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan pemilu. Harus dipastikan bahwa yang melakukan adalah seluruh peserta pemilu.

Sebab, jika salah satu peserta pemilu menggunakan cara politik uang maka peserta pemilu lainnya juga akan menggunakan cara yang sama. Peserta pemilu harus lebih menggunakan cara beradu visi, misi, dan program untuk disodorkan kepada calon pemilih. Dari sisi masyarakat sipil/para pemilih juga harus melawan, bahkan memerangi politik uang. Pemilih harus semakin meningkatkan kecerdasan dengan cara menggunakan akal sehat untuk menentukan pilihan. Pemilih jangan hanya berpikir instan dengan cara menerima atau bahkan berharap mendapatkan materi dari momentum pemilu.

Pemilih harus menyadari bahwa dampak politik uang membahayakan masa depan sebuah bangsa. Para penyelenggara pemilu juga harus bisa memastikan bahwa pelaksanaan pemilu bisa berjalan adil, jujur, dan bersih dari praktik-praktik kotor. Jajaran Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus bersamasama melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi praktik politik uang. Jika pencegahan sudah dilakukan secara maksimal tapi masih tetap ada praktik politik uang maka tidak ada cara lain kecuali melakukan proses penindakan. Para pelaku politik uang harus diseret ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika terbukti melakukan politik uang maka penegak hukum pun harus bisa memberikan vonis berat kepada para pelaku. Sebab, jika tidak diproses secara hukum maka pelaku tidak akan pernah jera. Sudah saatnya pemilu di Indonesia bebas dari praktik kotor politik uang. Pasti bisa. (40)

—Rofiuddin, anggota Bawaslu Jawa Tengah 2018-2023


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar