PLTD Dapat Gunakan CPO untuk Bahan Bakar

JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PTPerusahaan Listrik Negara (PLN) secara teknis bisa menggunakan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan bakar. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa melalui siaran pers yang dirilis di Jakarta, Senin (10/12).

Bahkan, menurut dia, CPO tidak perlu dilakukan pencampuran dengan minyak solar atau bisa digunakan 100%. Namun demikian agar CPO bisa digunakan sebagai bahan bakar PLTD perlu dilakukan treatment khusus sehingga memiliki karakter seperti solar.

’’CPO perlu dilakukan preheating atau dipanasi terlebih dahulu sehingga mencapai suhu tertentu. Jadi pada dasarnya dimungkinkan menggunakan CPO untuk beberapa PLTD,’’kata Fabby.

Namun yang menjadi persoalan, menurut dia, adalah soal harga CPO yang sangat fluktuatif. Ketika harga CPO dunia di kisaran 500 dolar Amerika Serikat (AS) per ton seperti saat ini, PLN sangat feasible menggunakan komoditas tersebut.

Namun apabila harganya di kisaran 800 dolar AS per ton sudah sangat tidak feasible lagi, karena lebih mahal ketimbang minyak solar. Menurut Fabby, yang dikhawatirkan jika harga CPO dunia tinggi, produsen CPO tidak mau memasok ke PLN karena ekspor lebih menguntungkan. ’’Yang dibutuhkan PLN itu kestabilan harga dan kontinyuitas pasokan CPO,’’katanya.

Menghemat Devisa

Sementara itu, anggota Komisi VII Ramson Siagian menyambut positif wacana penggunaan minyak sawit mentah sebagai bahan bakar PLTD milik PLN. Menurut dia, dengan penggunaan CPO tersebut akan menghemat devisa mengingat minyak solar yang selama ini digunakan sebagai bahan bakar PLTD milik PLN berasal dari impor.

Selain itu, dengan menggunakan CPO akan memperluas pasar CPO di dalam negeri, sehingga dampaknya bisa mendongkrak harga CPO dan tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit.

Namun, Ramson mengingatkan, jika wacana tersebut diterapkan tidak memengaruhi umur mesin PLTD milik PLN. ’’Boleh saja secara teori CPO bisa digunakan sebagai bahan bakar PLTD, tapi itu perlu ada pengalaman empiris. Apakah dengan menggunakan CPO tidak menyebabkan kerusakan pada PLTD milik PLN,’’kata Ramson.

Peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Agus Kismanto menambahkan, tidak semua PLTD milik PLN bisa dikonversi bahan bakarnya ke CPO. Misalnya saja PLTD putaran rendah (rpm 750). PLTD itu sekarang memakai bahan bakar residu/marine fuel oil.

Agar bisa kompatibel dengan CPO perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pabrikannya. Menurut dia, saat ini ada PLTD merek MAN pabrikan Jerman dan Wartsila asal Finlandia yang punya mesin khusus PLTD berbahan bakar CPO.

Mestinya ke depan, PLTD yang berbahan bakar solar ditutup dan digantikan dengan PLTD berbahan bakar CPO. ’’Indonesia beli lisensinya saja, kita produksi mesin PLTD ini di dalam negeri. Ini jadi usaha yang sangat layak, karena ada ribuan PLTD,’’kata Agus.

Terkait ini, Agus Kismanto mengusulkan agar dana yang dikelola BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) bisa dimanfaatkan juga untuk mendukung program pemakaian minyak sawit untuk PLTD milik PLN, sehingga BUMN itu memiliki kepastian pasokan suplai minyak sawit dengan harga yang stabil.

Selain itu, agar terjadiwin-win solution antara PLN dengan produsen CPO, Fabby Tumiwa punya usulan lain. Dia menyarankan agar menggunakan pola cost plus margin atau cost plus adjustment apabila terjadi perubahan harga CPO dunia.

’’Saya kira itu lebih fair,’’katanya. Dia mengungkapkan, kebutuhan minyak solar PLN tiap tahun sekitar 5-6 juta kiloliter. Jadi apabila minyak solar tersebut bisa digantikan dengan CPO cukup bagus untuk menyelamatkan devisa.

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengaku telah menginstruksikan PLN selaku operator kelistrikan di Indonesia, untuk mengganti bahan bakar PLTD dari solar ke CPO. ’’Kami telah menginstruksikan PLN untuk mengubah setidaknya 1.800 MW mesin diesel menjadi 100% CPO,’’kata Jonan saat membuka forum bisnis ’’Indonesia Finlandia di Kantor Kementerian ESDM’’ di Jakarta, beberapa waktu lalu. (sb,ant-46)