OJK Tindak Tegas Fintech Bermasalah

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ancaman penindakan tegas terhadap penyelenggara financial technology (fintech) terutama jenis peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar di OJK jika terbukti bermasalah atau melakukan pelanggaran.

Juru bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan, semua fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK wajib memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi termasuk kewajiban dan larangannya.

’’Dalam hal terjadi dan terbukti penyelenggara legal melakukan pelanggaran terhadap hal-hal tersebut, maka OJK dapat mengenakan sanksi sesuai dengan pasal 47 POJK 77, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha sampai dengan pembatalan atau pencabutan tanda daftar atau izin,’’ kata Sekar di Jakarta, Senin (10/12).

Sesuai dengan POJK 77, OJK mengawasi penyelenggara yang berstatus terdaftar dan berizin di mana per 7 Desember 2018 jumlah P2Pyang terdaftar berizin di OJK sebanyak 75 penyelenggara.

Adapun penyelenggara fintech lending yang tidak berstatuskan terdaftar atau berizin di OJK dikategorikan sebagai fintech lending atau P2Pilegal.

Keluhan Masyarakat

Sebelumnya, OJK telah mengadakan pertemuan kepada sejumlah pihak terkait dengan bermunculannya keluhan masyarakat soal fintech.

Pertemuan dilaksanakan pada 14 November 2018 dan 23 November 2018 dengan mengundang beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Bareskrim, Satgas Waspada Investasi (SWI), Google Indonesia, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

’’Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mendapat masukan mengenai penanganan korban pinjaman online, langkahlangkah pencegahan dan langkah-langkah represif,’’katanya. Dari pertemuan tersebut OJK membuka komunikasi agar terjadi pertukaran data atau informasi sehingga pengaduan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara bersama.

’’Jika terbukti terdapat pelanggaran yang bersifat kriminal maka kami mendesak agar aparat berwajib dapat segera melakukan tindakan represif sebagai efek jera bagi pelaku fintech lending illegal dan melakukan penangkapan dan proses hukum bagi para debt collector bermasalah,’’ ujarnya. (bn-46)