Subsidi Energi Membengkak Rp 62,42 Triliun

SM/dok - Sri Mulyani
SM/dok - Sri Mulyani

NUSADUA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi pembayaran subsidi energi pada tahun ini akan mencapai Rp156,92 triliun. Proyeksi tersebut lebih besar Rp 62,42 triliun dari pagu APBN 2018 sebesar Rp 94,5 triliun.

Perkiraan tersebut seiring dengan realisasi pembayaran subsidi energi hingga 30 November 2018 yang mencapai Rp 130,4 triliun atau 138 persen dari target awal. Realisasi subsidi energi tersebut juga meroket 66,2 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Sumbangan subsidi energi tersebut berasal dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji Rp 84,3 triliun atau 179,8 persen dari target awal Rp 46,9 triliun. Lalu, juga disumbang oleh subsidi listrik yang sudah mencapai Rp 46,1 triliun atau 96,8 persen dari asumsi Rp 47,7 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, proyeksi pembengkakan tersebut terjadi lantaran pembayaran dari pemerintah untuk subsidi solar meningkat dari semula Rp 500 per liter menjadi Rp 2.000 per liter. ”Kenaikan ini besar karena ada perubahan pembayaran solar yang naik tiga kali lipat. Dari listrik, kami lakukan pembayaran dari tahun sebelumnya,” ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12).

Selain itu, imbuh dia, pembengkakan anggaran subsidi terjadi karena kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini. Kendati anggaran subsidi energi bakal membengkak, namun Menkeu meyakini masalah tersebut tidak menjadi beban. Pasalnya, pelemahan kurs rupiah juga memberi untung bagi penerimaan negara. Sementara itu, realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp 52,3 triliun atau 84,7 persen dari asumsi awal pada APBN 2018 sekitar Rp 61,7 triliun.

Adapun total realisasi subsidi secara keseluruhan sudah mencapai Rp 182,7 triliun atau 116,9 persen dari target Rp 156,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 39,8 persen dari periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, Sri Mulyani juga memperkirakan pembayaran bunga utang pemerintah sepanjang tahun ini akan mencapai Rp 258,86 triliun. Artinya, pembayaran bunga utang bakal bengkak sekitar Rp 20,26 triliun dari asumsi awal dalam APBN Rp 238,6 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 November 2018, pembayaran bunga utang pemerintah sudah mencapai Rp 251,1 triliun. Realisasi itu sudah melebihi asumsi awal.

Bahkan, pembayaran bunga utang itu meningkat 19,3 persen dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 210,5 triliun. Menurut dia, peningkatan pembayaran bunga utang pemerintah tak lepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan normalisasi kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve.

Normalisasi The Fed, katanya, memicu kenaikan tingkat suku bunga acuan dari bank sentral lain, termasuk Bank Indonesia (BI) dan berimbas ke bunga Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, normalisasi The Fed juga membuat sejumlah mata uang negara di dunia melemah terhadap dolar AS, termasuk rupiah.

Kendati pembayaran bunga utang meningkat, namun pembiayaan anggaran dari utang justru menurun. Tercatat, sampai 30 November 2018, pembiayaan utang ke APBN baru sekitar Rp 361,5 triliun atau 90,5 persen dari asumsi awal Rp 399,2 triliun. (cnn-19)


Berita Terkait
Komentar