GEMA GEDUNG BERLIAN

DPRD Jateng Raih Penghargaan LHKPN Terbaik KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Terbaik kategori Pemda dan DPRD kepada DPRD Jateng dan Pemprov Jateng pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (5/12).

Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi instansi yang patuh melaporkan LHKPN juga soal gratifikasi. Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen DPRD Jateng dalam pencegahan korupsi melalui mekanisme dan cara yang sistemik sehingga dipandang bisa efektif.

“Upaya pencegahan tindak korupsi di DPRD Jateng yang dibuat secara sistemik dimulai dari mengirimkan seluruh anggota DPRD Jateng yang jumlahnya 100 anggota, untuk mengikuti workhop Tunas Integritas. Untuk program ini, sudah tercapai 100 persen,’’ ujar politikus PDI Perjuangan itu, kemarin.

Rukma menambahkan, langkah kedua dari komitmen pencegahan korupsi adalah mewajibkan seluruh anggota DPRD membuat LHKPN kepada KPK. Hingga saat ini semua sudah dibuat dan diterima secara lengkap, hanya ada tiga LHKPN anggota yang perlu disempurnakan karena format teknis semata.

Kesepakatan membuat LHKPN di DPRD Jateng, lanjutnya, tidak hanya diucapkan dan diikrarkan saja, tapi dinyatakan secara tertulis dalam Tata Terib (Tatib) DPRD Jateng tahun 2018. Hal ini sebagai komitmen resmi lembaga legislatif dan bukan sekadar wacana.

Tatib akan terus disempurnakan dengan menyiapkan sanksi administratif bagi anggota yang terlambat menyerahkan LHKPN. ‘’Mengenai bentuk sanksi, tengah dikaji model yang paling pas. Ada beberapa usulan yang masuk di antaranya dengan surat teguran, pemanggilan oleh Badan Kehormatan sampai penundaan atas penerimaan gaji.

Mana yang cocok, masih kami kaji bersama,’’jelasnya. Disamping itu, sebagai wujud transparansi kinerja DPRD Jateng dalam bidang legelasi, pada akhir 2018 capaian Perda DPRD Jateng mencapai 90 persen. Persentase akan terus naik seiring Raperda yang masih di evaluasi di Kementerian.

Dalam penyelesaian perda, DPRD Jateng tidak terpaku pada data kuantitatif tetapi yang lebih mendasar adalah kualitas perda agar bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (Hanung Soekendro-56)


Komentar