Pendekatan Militer di Papua Belum Diperlukan

SM/Antara : NAIK HELIKOPTER: Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). (Atas) Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter.(24)
SM/Antara : NAIK HELIKOPTER: Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). (Atas) Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter.(24)

JAKARTA - Pendekatan militer dinilai belum diperlukan untuk menangani pembunuhan terhadap pekerja proyek Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua.

Meski demikian, tindakan yang keji terhadap pekerja dalam jumlah besar tersebut, harus mendapatkan penanganan serius dari aparat keamanan. ”Hal itu untuk mengembalikan tertib sosial dan memulihkan keamanan, khususnya di Distrik Yigi dan di area-area pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta di Papua pada umumnya,” kata Wakil Ketua Setara Institute for Democracy and Peace Bonar Tigor Naipospos dalam pesan singkatnya, Rabu (5/12).

Dia menambahkan, pihaknya mesti mengingatkan kepada aparat keamanan, baik sipil maupun militer, untuk tetap bertindak proporsional. Yakni menggunakan pendekatan sipil berbasis sistem hukum pidana dalam menangani kasus pembunuhan terhadap para pekerja tersebut. ”Aparat hendaknya tidak mengambil langkah berlebihan yang dapat memperburuk situasi keamanan, baik aktual maupun persepsional di Papua.

Apalagi secara umum dalam beberapa tahun belakangan ini relatif terkendali. Secara objektif, pendekatan militer belum dibutuhkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bonar mengatakan bahwa Setara mengutuk pembunuhan secara biadab terhadap para pekerja, yang sedang membangun infrastruktur berupa jembatan di Kali Yigi dan Aurak. Tindakan tersebut bukan saja tidak manusiawi, namun juga memberikan efek domino rasa takut di kalangan pekerja dan warga. ”Sehingga dapat mengganggu program- program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, yang sedang digalakkan oleh pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla,” tandasnya.

Diakui, aksi kali ini adalah serangan yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir yang dilakukan kelompok perlawanan bersenjata di Papua. Hal itu memperkuat indikasi bahwa telah terjadi peningkatan kualitatif perlawanan Papua. ”Yang dalam banyak kasus juga terjadi dalam bentuk front perjuangan sipil melalui konsolidasi pembentukan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), serta dukungan dari mahasiswa Papua di berbagai kota di Indonesia,” ungkapnya.

Mencari Formulasi

Terkait gangguan keamanan yang terus berulang, menurutnya pemerintah harus serius merespons secara komprehensif. Antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua. ”Sebab jika tidak, eskalasi perlawanan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pasti meningkat. Pemerintah Jokowi - JK harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua,” imbuhnya.

Dalam konteks itu, lanjutnya, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan pasca-pemerintahan Soeharto menjadi prasyarat mendesak. Selain itu, dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi belaka. ”Sementara dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya para pekerja tersebut. Sebaliknya, seluruh elite politik kita harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menegaskan, Polda Papua harus segera menjelaskan secara transparan, apa sesungguhnya yang terjadi. Mengapa 31 pekerja bisa tertembak dan bagaimana kronologinya. ”Melihat apa yang terjadi di Yigi, itu adalah sebuah pembantaian paling keji yang pernah terjadi di Papua. Kejadian tersebut juga merupakan kado hitam akhir tahun 2018 kepada Polda Papua, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan di Papua,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta pihak berwenang melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak terhadap serangan tersebut, serta memastikan bahwa semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati. ”Yang sangat penting untuk dipastikan saat ini adalah respons aparat keamanan terhadap pembunuhan tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut,” katanya.

Usman mengatakan aparat keamanan memiliki banyak rekam jejak yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia dalam melakukan operasi keamanan. ”Tragedi mengerikan di Nduga ini tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk kembali bertindak demikian. Serangan berdarah di Nduga ini juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membungkam kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Pihak berwenang juga harus memastikan bahwa polisi dan militer memberikan keamanan bagi semua orang, tanpa diskriminasi, setelah serangan di Papua,” harapnya.

Amnesty International menyadari akan kondisi lapangan yang kompleks di mana aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya ketika melaksanakan tugas mereka di wilayah Papua. Namun, katanya, dalam situasi seperti itu, aparat penegak hukum harus memastikan penghormatan penuh terhadap hukum hak asasi manusia internasional, termasuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan harus mengikuti standar internasional tentang penggunaan kekuatan di setiap saat.

Usman mengatakan pihaknya juga mendesak otoritas Indonesia untuk tidak gegabah membuat kebijakan berupa pendekatan militer dalam merespon kejadian di Nduga demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban dari warga sipil. ”Indonesia semestinya merujuk pada kebijakan menghadapi situasi serupa di Aceh, dengan mengedepankan jalan nonmiliter, yang terbukti mengakhiri konflik bersenjata dan mencegah jatuhnya banyak korban sipil,”katanya.

Korban Ditemukan

Kemarin, Wakil Kepala Penerangan Kodam XII/Cendrawasih Letkol Infantri Dax Sianturi mengatakan, personel gabungan TNI-Polri menemukan 15 korban tewas dalam insiden pembantaian oleh KKB di proyek jembatan jalur Trans Papua Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Hal itu ia katakan setelah personel gabungan melakukan penyisiran di area Puncak Tabo, Distrik Yigi, Nduga. ”Hasil penyisiran dan pengejaran aparat gabungan TNI-Polri di Distrik Yigi, 15 orang ditemukan meninggal dunia di area Puncak Tabo,” kata Dax dalam keterangan tertulis.

Diketahui, wilayah di sekitar Puncak Tabo sendiri diduga kuat sebagai tempat pembantaian para pekerja PTIstaka Karya oleh kelompok KKB. Hal itu berdasarkan kesaksian salah satu korban pegawai PT Istaka Karya yang berhasil menyelamatkan diri. Meski demikian, Dax belum bisa memastikan apakah seluruh korban itu merupakan karyawan PT Istaka Karya yang diduga dibunuh oleh KKB. Sebab, identitas para korban itu belum teridentifikasi oleh aparat keamanan saat ini. ”Identitas korban meninggal dunia belum teridentifikasi sehingga belum bisa dipastikan apakah keseluruhan 15 korban tersebut adalah karyawan PT Istaka Karya,” kata dia.

Selain itu, Dax mengatakan bahwa personel gabungan turut menemukan satu orang selamat saat melakukan penyisiran di lokasi tersebut. Korban selamat itu diketahui ditemukan dalam kondisi lemas di Pos Mbua. ”Satu orang ditemukan selamat dalam kondisi lemas atas nama Johny Arung, posisi berada di pos Mbua,” kata dia.

Dengan demikian, data yang dihimpun oleh TNI saat ini terdapat 13 orang yang berhasil selamat dan 15 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. ”Dengan rincian 12 orang selamat telah dievakuasi kemarin dan satu orang yang ditemukan hari ini,” kata Dax.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan. masalah kesejahteraan merupakan persoalan utama pemicu tindak kekerasan di Papua. ”Akar masalah utama dari aksi kekerasan bersenjata oleh kelompok-kelompok ini terutama karena memang masalah pembangunan, masalah kesejahteraan,” kata Tito usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Menurut Tito, pembangunan infrastruktur yang agak terlambat karena geografis yang sulit diduga memicu kelompok- kelompok yang tidak sabar untuk menampilkan eksistensi mereka. Kendati demikian, pemerintah saat ini terus melakukan pembukaan akses jalan Trans Papua sepanjang 4.600 kilometer.

Presiden Jokowi, ujar Tito, tetap mendorong pembangunan dengan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Zeni TNI untuk membangun jalan. ”Mereka menunggu pembangunan ini. Ini yang membuka akses kepada mereka. Tapi ya kelompok-kelompok ini seringkali mereka tidak sabar, menunjukkan eksistensi,” ujar Tito. Kendala yang terjadi dalam proses pembangunan yakni kondisi geografis yang berat sehingga pekerjaan pembangunan jalan terhambat. Tito mengatakan insiden gangguan bersenjata dahulunya kerap terjadi di kawasan Papua Barat. Namun karena pembangunan telah berjalan baik, maka gangguan keamanan tidak terjadi lagi.(H28,F4,ant,cnn-56)


Berita Terkait
Komentar