KPK Simpan Nama Tersangka

Rumah Anggota DPRD Jepara Ikut Digeledah

SM/Adi Purnomo : TAK DISEGEL: Ruang kerja Bupati Jepara di Sekretariat Daerah Jepara tidak disegel penyidik KPK.(24)
SM/Adi Purnomo : TAK DISEGEL: Ruang kerja Bupati Jepara di Sekretariat Daerah Jepara tidak disegel penyidik KPK.(24)

JAKARTA-Meski telah dilakukan penggeledahan di kantor dan rumah dinas Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyebutkan status hukum dari pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

Namun, lembaga antirasuah tersebut memastikan, proses penggeledahan dilakukan setelah masuk dalam proses penyidikan. ”Penggeledahan di KPK hanya bisa dilakukan setelah proses penyidikan. Penyidikan di KPK tentunya sudah ada tersangkanya,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dikatakan, sampai dengan saat ini pihakn y a masih berupaya untuk mencari barang bukti untuk memperkuat dugaan keterlibatan sejumlah pihak. Saat ini, kata dia, tim masih melakukan tindakan awal yang bersifat tertutup. Selain itu, setelah barang bukti terkumpul, pihaknya masih akan melakukan analisa. ”Nanti kalau sudah selesai baru bisa diumumkan,” jelasnya.

Dikatakan juga bahwa dari penggeledahan, pihaknya sudah mengamankan sejumlah barang bukti.

”Ada beberapa dokumen yang diamankan,” imbuhnya.

Sementara itu, kedatangan penyidik KPK di jantung pemerintahan Kabupaten Jepara, Selasa (4/12) lalu, salah satunya disinyalir karena Marzuqi tidak kooperatif. Dua kali dipanggil pada tahun lalu, Marzuqi tidak hadir memenuhi panggilan lembaga tersebut. ”Saya akui jika dulu saya tidak terlalu koperatif. Satu kali dipanggil, saya tidak hadir karena memang sedang sakit. Yang kedua, karena ada sejumlah pertimbangan, termasuk dari orang yang saya percaya dalam kasus ini, saya memutuskan tidak datang. Surat izin tidak hadir juga sudah saya sampaikan ke KPK saat itu dan sudah ada yang mewakili,” kata Marzuqi di Alun-alun Jepara, Rabu (5/12).

Hanya saja, Marzuqi menolak menyebutkan nama orang kepercayaan yang dimaksud. Termasuk saat Suara Merdeka menyebutkan salah satu nama tokoh di Jepara, Marzuqi tetap tidak menyebutkannya. Marzuqi menandaskan ke depan akan lebih kooperatif lagi. Termasuk jika nantinya dipanggil kembali oleh KPK, kendati sampai saat ini ia sendiri tidak tahu statusnya di KPK. ”Status saya seperti apa, saya tidak tahu. Saya masih menunggu. Kemarin (Selasa-Red) KPK kan hanya memeriksa dan mengambil dokumen di kantor dan rumah dinas saya,” ucapnya.

Marzuqi menegaskan, tata pemerintahan di Jepara tidak terganggu dengan kedatangan KPK kemarin. Dia pun melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, termasuk mendatangi sejumlah agenda. Kemarin, Marzuqi memimpin apel pagi di halaman Setda Jepara dilanjut dengan menghadiri pameran produk unggulan hasil pertanian di Alun-alun Jepara. Sementara itu, penyidik KPK pada Selasa lalu ternyata tidak hanya menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Bupati saja.

Mereka juga menggeledah rumah Agus Sutisna, seorang anggota DPRD Jepara. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Jepara AKPMukti Wibowo mengatakan, penyidik KPK memang sempat menggeledah rumah Agus Sutisna yang ada di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Jepara. Anggota Fraksi PPP DPRD Jepara ini berada di rumahn saat penyidik KPK datang. ”Kami memang diminta untuk melakukan pengawalan kemarin (Selasa). Soal apa yang dilakukan penyidik dan apa yang diambil, kami tidak menahu sebab merupakan wewenang KPK,” ungkap Mukti.

Soal kabar kedatangan KPK ke rumah Agus Sutisna juga diterima Marzuqi. Ia membeberkan, saat berada Sekretariat Daerah (Setda) Jepara ia diberitahu seseorang terkait hal itu. Pada tataran pemerintahan maupun lainnya, hubungan Marzuqi dan Agus Sutisna terkenal dekat. Salah satunya karena keduanya merupakan kader PPP Jepara. Terpisah, Ketua DPRD Jepara Junarso mengaku kehadiran KPK di Jepara menjadi perhatian pihaknya.

Terlebih salah satu anggotanya juga ikut didatangi. Kendati demikian, ia meminta agar semua pihak harus menghormati proses hukum yang telah berjalan. ”Kasus ini kami harapkan tidak menghambat jalannya pemerintahan. Utamanya adalah pelayanan kepada masyarakat. Para OPD dan pegawai harus tetap bekerja maksimal. Apalagi saat ini ada di akhir tahun anggaran,” tandas Junarso.(adp,kar,K32-56)


Berita Terkait
Komentar