Regulasi Baru Angkutan Online Diuji Publik

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan bahwa regulasi baru terkait angkutan sewa khusus atau taksi online kini dalam tahap uji publik di beberapa kota besar. ”Menyangkut masalah tarif, kami sudah mengeluarkan Peraturan Dirjen untuk tarif taksi online. Tinggal memastikan aplikator menerapkan regulasi yang kami buat, yaitu Rp 3.500 sampai Rp 6.500 (per kilometer),” jelas Budi terkait penetapan tarif batas atas dan batas bawah taksi online dalam konferensi pers, Kamis (8/11).

Ia menyatakan, pihaknya masih melihat persaingan tarif antaraplikator. ”Mereka harus mengikuti ketentuan. Saya sudah berkirim bersurat kepada dua aplikator untuk menyesuaikan dan patuh terhadap aturan pemerintah,” tegasnya.

Batas bawah Rp 3.500 dan batas atas Rp 6.500 tersebut berlaku untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Budi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi tarif ini. ”Kalau tarifnya tidak sesuai, kami akan berikan surat peringatan sampai mereka mengikuti ketentuan itu.” Kemenhub juga membahas perihal suspend (sanksi) sepihak yang sering dikeluhkan oleh mitra pengemudi. ”Ini memang murni antara mitra pengemudi dan aplikator. Kami hanya bisa menyampaikan kepada aplikator itu karena yang dituntut adalah agar (sanksi) tidak sepihak dari aplikator saja. Minimal mungkin kode etiknya disampaikan betul sejak awal saat mereka bekerja sama. Kalaupun nanti dilakukan suspend, setidaknya ada komunikasi yang baik antara mereka (aplikator dan mitra pengemudi). Setidaknya ada lembaga khusus di antara mereka untuk menghindari pemutusan sepihak,” jelasnya.

Beberapa asosiasi pengemudi juga mengharapkan proses bertahap sebelum pemberian sanksi oleh aplikator. Mengenai regulasi baru pengganti PM 108 ini, Budi menargetkan akan selesai pada 20 November mendatang. Dalam penyusunan regulasi baru ini Budi menyebutkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akomodatif terhadap keluhan yang disampaikan semua pihak sehingga begitu diimplementasikan nanti tidak ada lagi gejolak dari pihak-pihak yang kurang puas terhadap regulasi yang disusun. (bn-19)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar