Pengangguran Diklaim Turun

JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama empat tahun terakhir terus menurun.

Penurunan tersebut merupakan angka terendah selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, angka pengangguran terbuka sekitar 6,18 persen, menurun setahun berikutnya menjadi 5,61 persen dan 2017 kembali menjadi 5,5 persen. Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka kembali turun menjadi 5,34 persen. ”Turunnya angka pengangguran sesuai yang kita harapkan,'' ujar Hanif, di Jakarta, Kamis (8/11).

Hanif menjelaskan, secara keseluruhan tren positif, namun dia memastikan perluasan kesempatan kerja harus terus dilakukan di perkotaan dan pedesaan. Sebab, pertumbuhan industri manufaktur, pariwisata, makanan dan minuman juga berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja. ”Ini positif. Saya ingin lihat dari sisi ini agar kita optimistis melihat bangsa ini. Kalau tidak, nanti isinya mengeluh dan komplain, seolah-olah tak ada masa depan,” katanya.

Ia menambahkan, dari sektor pendidikan, meski TPTpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selalu paling tinggi kontribusinya, namun sejak 2015 tren relatif turun. Pada 2015, TPTpendidikan SMK 12,65 persen, pada 2016 menjadi 11,11 persen, kemudian tahun 2017 menjadi 11,41, dan Agustus 2018 sebesar 11,24 persen.

Banyak Problem

Hanif mengakui banyak problem SDM di berbagai angkatan kerja, termasuk lulusan SMK. Profil ketenagakerjaan secara keseluruhan pada 2018, dari 131 juta angkatan kerja, 58 persen lulusan SD/SMP. Namun Hanif menegaskan pihaknya telah melakukan terobosan-terobosan, antara lain memperbaiki akses dan mutu pendidikan formal, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kedua, memperbaiki akses dan mutu vocational training secara masif. Langkah ini diperlukan untuk mengatasi tiga problem tenaga kerja yakni kualitas, kuantitas, dan persebaran. ”Itu kunci masa depan, akses dan mutu harus diperbaiki,” ujarnya.

Hanif menambahkan, yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat pemagangan dan vocational training salah satunya yakni kebijakan triple skilling (skilling, upskilling, dan re-skilling).

Tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti program skilling agar punya keahlian di bidang tertentu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan, jumlah lapangan kerja Indonesia pada 2018 telah melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Yakni meningkat 2,99 juta dibandingkan 2017.

Dalam rentang 2015-2018, pemerintah mengklaim telah menciptakan 9,38 juta lapangan kerja. Secara absolut, jumlah pengangguran juga turun sebesar 40 ribu orang, sehingga TPT diturunkan menjadi 5,34 persen tahun ini. “Penurunan ini dapat dicapai dengan penciptaan kesempatan kerja sebanyak 2,6-2,9 juta orang dan lapangan kerja formal di sektor bernilai tinggi dapat menyerap angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas,” ujar Bambang.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan, pihaknya akan membuat perubahan pada kurikulum SMK yang berbasis industri, sehingga nanti 70 persen kurikulum berasal dari industri. ”Kami ubah strategi SMK dari supply drive ke demand base, bagaimana permintaannya, laku atau tidak di industri. Nanti kurikulum akan industry base, jadi 40 persen saja dia masuk sekolah, 60 persen masuk ke industri,” papar Muhadjir. (wa-19)


Berita Terkait
Komentar