Mantan Kajati Maluku Diduga Korupsi Rp 32 Miliar

JAKARTA - Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosumpeno diduga telah melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 32.597.000.000. Chuck terlibat dalam kasus dugaan korupsi pelelangan aset milik terpidana Hendra Rahardja. Chuck dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 3 UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI, Mukri mengungkapkan, Chuk telah diperiksa sebagai tersangka dan dimintai keterangan tentang prosedur dan pelaksanaan penjualan aset milik terpidana Hendra Rahardja. Chuck yang saat itu menjabat Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung diduga melakukan pelanggaran prosedur karena uang hasil penjualan aset tidak dikembalikkan ke kas negara. ”Kerugian negara senilai Rp 32.597.000.000 berdasarkan perhitungan penilian publik Kantor Jasa Penilai Publik Kampianus Roman,” ujar Mukri di Kejaksaan Agung, Kamis (8/11).

Dijelaskannya lebih lanjut, Chuck telah melakukan proses persetujuan yang bersifat melepaskan aset dengan cara yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya serta berentangan dengan sistem eksekusi dalam hukum pidana. ”Tersangka menyetujui penjualan aset terpidana Hendra Rahardja diluar putusan pengadilan,” ujar Mukri.

Dikatakannya, Chuck telah mengadakan pertemuan dengan pihak pihak terkait di salah satu hotel yang pada pokoknya menyetujui tanah tersebut untuk dijual tanpa melalui proses pelelangan. ”Beberapa waktu setelah memberikan persetujuan, tersangka bertemu dengan pihak terkait yang mengkalim sebagai ahli waris terpidana yang menanyakan proses jual beli tanah yang melibatkan pihak luar, dan dijawab CS agar ikut saja nanti ada bagian yang lebih besar,” jelasnya.

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DIY itu mengatakan, atas persetujuan tersebut terjadi jual beli tanah milik terpidana Hendra Rahardja sebesar Rp 12 miliar dengan pembayaran dilakukan dalam dua tahap. ”Namun yang disetorkan ke kas negara hanya sebesar Rp 2 miliar.” Mukri menegaskan, pada waktu serah terima jabatan Kepala Pusat Pemulihan aset kepada pejabat yang baru ternyata tidak ada dokumen sama sekali. ”Yang bersangkutan cenderung menyalahkan pada pihak lain,” ujarnya.

Padahal, terdakwa adalah Ketua Pelaksana Satgassus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-X-22/C/03/2011 tentang Tugas Pokok dan Wewenang Satgassus. (K24-64)