Tajuk Rencana

Mengumumkan Caleg Mantan Koruptor

Saran Komisi Pemberantasan Korupsi agar Komisi Pemilihan Umum mengumumkan calon anggota legislatif eks napi korupsi diumumkan ke publik menarik dicermati. Setelah gagal melarang eks napi koruptor maju sebagai caleg, saran agar KPU mengumumkan nama tersebut dipandang sebagai terobosan mencegah korupsi. Selanjutnya masyarakat pemilih yang akan menentukan siapa sosok pilihannya.

Apakah sosok yang pernah dijatuhi hukuman korupsi atau mereka yang masih bersih yang jadi pilihannya? Langkah untuk mengumumkan eks napi koruptor yang menjadi caleg DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2019 itu disampaikan komisioner KPU Wahyu Setiawan usai mendatangi Gedung KPK. Kita memaknai langkah tersebut sebagai upaya untuk mencegah deret kasus korupsi di kalangan legislatif semakin panjang. Penguatan kerja sama antarlembaga negara tersebut sangat positif untuk memberikan pemahaman kepada publik. Ada jalan untuk mencegah korupsi semakin meluas di negeri ini. Dua pimpinan DPR periode ini tersangkut kasus korupsi. Setelah Setya Novanto, KPK menahan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Dua pimpinan yang terjerat hukum menunjukkan tindak pidana korupsi tidak memberikan penjeraan. Tingkat pimpinan lembaga tinggi negara saja tidak belajar dari perkara sebelumnya. Harapan kita, ketika satu pimpinan tersangkut korupsi, pimpinan lainnya menjadi pelajaran. Setidaknya berupaya untuk menghentikan, mencegah, atau mengurangi kasus. Apa hendak dikata, pimpinan DPR justru menambah panjang skandal korupsi. Kepercayaan masyarakat yang seharusnya dipupuk untuk mengembalikan citra lembaga, malah semakin tergerus. Bukan berupaya mengubah citra negatif menjadi positif di mata publik, pimpinan lain semakin memperburuk persepsi sebagai lembaga korup. Kini sedikitnya 69 anggota DPR dan 150 anggota DPRD tercatat berurusan dengan KPK.

Angka tersebut bisa saja bertambah panjang jika tidak ada niat dan upaya pencegahan. Saat ini terdapat 40 mantan narapidana yang menjadi caleg dalam Pemilu 2019. Mereka itulah yang disarankan KPK untuk diumumkan kepada publik.

Kerja sama yang hendak dibangun tak hanya mengumumkan nama mantan koruptor, tetapi juga pendidikan politik kepada publik mengenai politik uang. Politik uang dalam pemilu merupakan awal mula dari kasus korupsi. Dalam pemilu-pemilu lalu masyarakat mengenal adagium terima uangnya dan jangan pilih orangnya. Persepsi tersebut perlu diubah.

Masyarakat perlu mendapat edukasi bahwa pemilu sekarang pemilih menggunakan adagium tolak uangnya dan jangan pilih calonnya. Penyelenggara pemilu perlu menggugah kesadaran masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas. Jangan segan menolak uang yang bisa memengaruhi pilihan, lalu pilih calon yang tepat. Karena itu, pemilih perlu mengetahui rekam jejak para calon yang berkompetisi dalam pemilu. Mereka yang memiliki rekam jejak terlibat dalam skandal korupsi, pantaskah untuk dipilih kembali?


Berita Terkait
Komentar