NU dalam Tarikan Politik

Oleh Jamal Ma’mur Asmani

"Dalam Khittah NU ditegaskan bahwa NU adalah organisasi sosial keagamaan yang berorientasi pada penguatan potensi umat dan bukan organisasi politik yang berorientasi pada kekuasaan"

PERTARUNGAN politik dalam Pilpres 2019 sudah terasa panas. Masing-masing kandidat menyampaikan program andalannya. Namun, tidak jarang antarmereka terlibat dalam perang kata-kata yang kontraproduktif dalam membangun Pilpres damai. Jokowi mengkritik politikus dengan kata sontoloyo.

Adapun Prabowo mengkritik pemerintah dengan ekonomi kebodohan. Masing-masing tim sukses kedua pasangan membela calonnya secara absolut tanpa ada ruang kritik konstruktif. Tim sukses Jokowi menekankan keberhasilan pemerintah dalam program pembangunan infrastruktur dan pembangunan dari daerah pinggiran. Adapun tim sukses Prabowo menawarkan ekonomi berkeadilan yang terjangkau bagi kaum miskin papa. Demikian politik praktis yang berujung pada perebutan kekuasaan.

Meskipun demikian, politik adalah pekerjaan agung yang dalam bahasa Al-Ghazali dikatakan sebagai penjaga agama (harisuddin). Secara lengkap Al-Ghazali menyatakan bahwa agama adalah pondasi dan politik menjadi penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya akan hancur dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan sia-sia. Keduanya dibutuhkan untuk tegaknya agama dan membangun bangsa. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah menjelaskan fungsi politik sebagai sarana menegakkan urusan dunia untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka meneruskan risalah kenabian.

Dalam rangka realisasi agenda besar ini, disyaratkan tampilnya seorang pemimpin yang adil yang mampu menjaga kedaulatan bangsa dan menggerakkan perubahan positif konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Memilih pemimpin adil ini hukumnya wajib dalam perspektif agama (Hasyiyah Bajuri Ala Ibn Qasim) supaya tidak tampil pemimpin yang zalim dan despotik yang membahayakan stabilitas politik dan sosial.

Pemimpin adil adalah pemimpin yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, sehingga seluruh potensinya dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, baik primer, sekunder maupun tersier. Ia tidak melakukan tindakan diskriminatif dan menegakkan aturan hukum apa adanya. Tajam ke atas dan ke bawah menjadi prinsipnya sehingga semua pihak merasa tentram dengan kebijakannya.

Bagaimana dengan Nahdlatul Ulama?

Organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dan dunia ini adalah organisasi yang konsentrasinya pada pengembangan dakwah Aswaja An-Nahdliyyah yang menekankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan progresi dalam aktualisasi programnya. Dakwah sosio-kultural dikedepankan untuk pemberdayaan umat di semua aspek, khususnya pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

Pesantren menjadi lumbung kaderisasi NU yang melahirkan calon-calon pemimpin dalam skala lokal, regional, nasional, dan internasional. Masjid, mushalla, majlis taklim, taman pendidikan Alquran, dan madrasah menjadi ladang dakwah NU, sehingga di NU dijumpai banyak kiai kampung yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Dalam konteks politik praktis, khususnya menghadapi Pilpres 2019, NU mempunyai pedoman berpikir dan mengambil keputusan, yaitu Khittah NU.

Dalam Khittah NU ditegaskan bahwa NU adalah organisasi sosial keagamaan yang berorientasi pada penguatan potensi umat dan bukan organisasi politik yang berorientasi pada kekuasaan. Keputusan kembali ke khittah ditetapkan dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 dengan tokoh- tokoh utama, seperti KH Abdurrahman Wahid, KH Ahmad Shiddiq, KH MA Sahal Mahfudh, KH AMustafa Bisri, KH Masdar Farid Masíudi, KH Selamet Efendi Yusuf, dan Fahmi Syaifuddin. NU sudah kenyang berpengalaman dalam politik praktis, sehingga keputusan kembali ke khittah tahun 1984 dilakukan dengan sadar untuk membangun potensi warga NU yang tidak maksimal ketika NU masih berada dalam politik praktis.

Pemberdayaan Umat

Meskipun demikian, warga NU mempunyai hak berpolitik praktis sebagai bagian dari warga negara yang dijamin konstitusi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilahirkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dijadikan wahana aspirasi politik warga NU supaya NU-nya tetap netral dan tidak terikat dengan politik praktis. Hal ini mampu memaksimalkan perannya dalam pemberdayaan umat.

Dalam momentum Pilpres 2019, Khittah NU tetap menjadi solusi sehingga NU secara institusi tidak terbawa dalam pertarungan politik praktis yang sangat keras. Tampilnya KH Maíruf Amin yang sebelumnya menjadi Rais Am Syuriyah PBNU disinyalir banyak pihak akan membawa NU ke ranah politik praktis. Sinyalemen ini tidak berdasar karena NU sudah kenyang dalam pertarungan politik sejak berdirinya sampai sekarang. Warga NU dibebaskan menentukan pilihan politiknya sebagai bagian dari warga negara. Namun secara institusional, NU tetap netral dan tidak berpihak. Oleh sebab itu, Prabowo-Sandi tetap bisa bershilaturahmi dengan NU secara elegan. Hal ini dilakukan supaya peran NU sebagai penjaga persaudaraan antarsesama anak bangsa (ukhuwwah wathaniyyah) tetap bisa diwujudkan dengan baik.

Adapun kedekatan emosional antara KH Ma’ruf Amin dengan warga NU adalah hal yang biasa dalam politik. Khittah NU menjadikan NU tetap berada di tengah antarsemua kekuatan politik yang ada. Menurut KH MA Sahal Mahfudh, politik NU adalah politik tingkat tinggi, yaitu politik kerakyatan dan kebangsaan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara dari berbagai kepentingan kelompok yang sektarian dan primordial.

Adapun politik kekuasaan adalah ranah partai politik untuk memperebutkan jabatan publik. NU justru harus tampil sebagai pihak yang mencerahkan pertarungan politik sehingga cara-cara yang dilakukan aktor politik mengedepankan persaudaraan dan perdamaian dan menghindari agitasi, konflik, dan polarisasi yang kontraproduktif bagi pembangunan bangsa.

Dalam konteks ini, maka konsistensi pengurus NU dalam penegakan khittah menjadi parameter utama kesuksesan NU dalam mengawal agenda kehidupan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Binneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan bangsa dan negara. Dengan langkah ini, NU akan menjadi jangkar demokrasi yang merekatkan seluruh anak bangsa dalam menggapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita agung seluruh anak bangsa.(34)

—Jamal Ma’mur Asmani, wakil ketua PCNU Pati, Direktur Lembaga Studi Kitab Kuning, alumnus PPWK PBNU


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar