182 Bidang Lahan Dibebaskan

SM/Budi Sarmun : SERAHKAN DOKUMEN : Warga Boyolali yang terkena dampak proyek jalur KA bandara menyerahkan dokumen kepada panitia pengadaan tanah di Balai Desa Ngesrep, Ngemplak, Kamis (8/11). (51)
SM/Budi Sarmun : SERAHKAN DOKUMEN : Warga Boyolali yang terkena dampak proyek jalur KA bandara menyerahkan dokumen kepada panitia pengadaan tanah di Balai Desa Ngesrep, Ngemplak, Kamis (8/11). (51)

BOYOLALI - Panitia pengadaan tanah (P2T) telah menyelesaikan pengadaan lahan sepertiga lebih jalur kereta api (KA) bandara Stasiun Balapan-Stasiun Bandara Adi Soemarmo sampai awal November. Hingga Kamis (8/11), sebanyak 182 dari target 420 bidang lahan sudah dibebaskan dan menjadi aset nasional. Proses pembayaran ganti rugi lahan pun sudah dilaksanakan, kemarin, di dua tempat, yakni di Balai Desa Ngesrep dan Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan, Yurisal, di selasela acara pembayaran ganti rugi lahan di Balai Desa Ngesrep, Kamis (8/11), menuturkan, warga pemilik 182 bidang lahan secara resmi sudah menyerahkan hak kepemilikan tanahnya kepada pemerintah. ”Hari ini (kemarin-Red) proses pembayaran ganti rugi lahan milik warga yang terkena jalur KA bandara sudah dilaksanakan. Uang ganti rugi juga sudah diserahkan kepada yang berhak,” katanya didampingi Kasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Negara (BPN) Boyolali Wiradya Agung Utama.

Yurisal mengatakan, tim pengadaan tanah akan terus melakukan langkah negosiasi sampai dengan proses pembayaran ganti rugi lahan. Target pembebasan lahan yang ditetapkan Pemerintah Pusat selesai pada akhir tahun ini terus dikejar. ”Kami masih terus mengejar sisa pembebasan lahan di wilayah Boyolali dan Surakarta yang terkena proyek strategis nasional itu,” terangnya.

Dikatakan, nilai anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pembebasan 182 bidang lahan mencapai Rp 13,4 miliar yang langsung dibayarkan bendahara negara kepada warga terdampak proyek tersebut.

Proses Pembayaran

Sementara itu, Kepala BPN Boyolali Heri Sulistyo, melalui Kasi Pengadaan Tanah Wiradya Agung Utama, menambahkan, proses pembebasan lahan milik warga yang terkena jalur KA bandara tak berbeda jauh dengan proses pembebasan lahan untuk proyek tol. Bagi yang setuju dengan nilai taksir lahan segera dilakukan pembayaran.

Adapun yang tidak setuju (menolak) atau diam, prosesnya akan diselesaikan lewat pengadilan. ”Hanya proses pembayaran ganti rugi lahan yang melalui proses review dan tahapan ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan jajaran di bawahnya,” kata Agung. (J5-51)


Berita Terkait
Komentar