Kepatuhan Melaporkan Harta Kekayaan Rendah

Aplikasi E-Filing Disosialisasikan

UNGARAN-Staf Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Widiarti mengungkapkan, tingkat kepatuhan atau kesadaran anggota DPRD kabupaten/kota di Indonesia masih rendah ketika diinstruksikan menyampaikan LHKPN.

Apabila dipersentase, menurutnya, kepatuhan yang maksud tidak lebih dari 50 persen. ”Karena itu, kami mencoba mencari tahu serta menginformasikan berbagai hal terkait LHKPN,” katanya saat mengisi bimbingan teknis pengisian LHKPN menggunakan aplikasi e- Filing di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Kamis (11/10).

Berdasarkan kajian, Dian memaparkan, ada sejumlah alasan mengapa tingkat kepatuhan dalam pelaporan LHKPN para anggota DPRD masih rendah. Salah satunya, karena yang bersangkutan belum memahami tata cara pelaporan. Apalagi saat ini, sistem yang dibangun seluruhnya telah berbasis online. ”Kami tidak sekadar mendesak, memaksa atau meminta kepada mereka untuk patuh melapor, LHKPN. Kami datang ke sini untuk mencoba mendampingi dan membimbing agar kepatuhannya meningkat,” imbuhnya.

Apabila mengacu ketentuan, pelaporan harta kekayaan sepanjang 2017, wajib disampaikan paling lambat, 31 Maret 2018. Namun karena belum seluruhnya memahami, KPK akhirnya memperpanjang waktu pelaporan menjadi akhir Desember 2018. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto menandaskan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Semarang. Melainkan merata di Indonesia. ”Di tempat kami malah belum pernah, karena mayoritas masih ada kendala terkait hal tersebut,” tandasnya. Sistem online dalam pelaporan LHKPN, lanjutnya, tergolong hal baru bagi sebagian besar anggota DPRD di Kabupaten Semarang.

Saat kali pertama mencoba, dapat dipastikan mayoritas dari mereka masih bingung dan beranggapan terlalu susah. ”LHKPN memang barang baru dan kami berkomitmen bakal memulainya sekarang. Berbeda dari laporan pajak tahunan, sejauh ini kami selalu patuh dan melaksanakannya setiap tahunnya di KPP Pratama Salatiga,” ujar Bambang Kusriyanto. (H86-22)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar