Honorer Teranulir Ganti Mengadu ke DPRD

SM/Saiful Annas - SAMPAIKAN ASPIRASI: Kelompok tenaga honorer K2 yang dianulir menjadi CASN menyampaikan aspirasi di Komisi ADPRD Kudus, Kamis (11/10). (30)
SM/Saiful Annas - SAMPAIKAN ASPIRASI: Kelompok tenaga honorer K2 yang dianulir menjadi CASN menyampaikan aspirasi di Komisi ADPRD Kudus, Kamis (11/10). (30)

KUDUS - Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dimanfaatkan kelompok tenaga honorer untuk menuntut hak mereka. Setelah sebanyak 225 orang tenaga honorer K2 anggota Forum Komunikasi Wiyata Bakti (FKWB) Kudus menggeruduk DPRD Kudus, kini giliran sebanyak 97 orang tenaga honorer yang dianulir pada pemberkasan ASN tahun 2013.

Mereka diterima Komisi ADPRD Kudus, Kamis (11/10). Hadir pada audiensi itu Kabag Hukum Setda Kudus Suhastuti, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kasmudi, dan Kabid Pengembangan dan Diklat Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Tulus Tri Yatmika.

Koordinator tenaga honorer Solikul Hadi mengatakan, nasib dirinya dan rekanrekannya tak jelas setelah dianulir menjadi CASN. Padahal mereka sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), 2013 lalu.

Mereka membandingkan nasib sebanyak 225 tenaga honorer K2 yang kini mendapat honor jauh lebib baik dari pemerintah daerah. ”Kami merasa dikucilkan pemerintah daerah setelah dianulir.

Padahal kami sampai saat ini masih melaksanakan tugas sebagai pendidik, juga mendapat tugas tambahan mengerjakan Dapodik dan laporan BOS, serta tugastugas lain dari daerah,” katanya.

Audiensi kemarin diwarnai isak tangis para guru honorer. Mereka curhat karena ketika mengadukan nasib ke Disdikpora, justru mendapat jawaban kurang mengenakkan. Oknum pegawai Disdikpora menjawab jika Disdikpora hanya mengurusi ASN dan non-ASN. ”Lalu kami dianggap apa,” ujarnya.

Sekdin Disdikpora Kasmudi membantah jika Disdikpora mengucilkan sebanyak 97 tenaga honorer tersebut. Ia yang juga ketua PGRI Kudus tetap serius berkomitmen memperjuangkan semua guru honorer maupun GTT di Kabupaten Kudus. ”Jika ada pejabat di Disdikpora yang memberikan jawaban seperti itu, silakan sebut nama. Kami akan menindaklanjutinya,” katanya.

Tabrak Aturan

Kasmudi menambahkan, pengangkatan CASN diatur secara ketat. Ia merujuk pada semua aturan dan mekanisme. ”Kami tidak mungkin menabrak aturan yang sudah jelas. Jika mau demo, demo lah yang membuat aturan.

Kami hanya pelaksana aturan,” katanya. Karut marut tenaga honorer di Kudus bermula pada pengadaan ASN tahun 2013, yang saat itu masih disebut CPNS. Data BKN menyebutkan ada sebanyak 530 honorer di Kudus yang berhak ikut pemberkasan. Namun dari pengecekan, hanya ada 504 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 501 orang tenaga honorer ikut pemberkasan.

Sebanyak 206 orang dinyatakan lolos. Pengumuman itu menuai reaksi dari honorer yang tidak lolos. Muncul dugaan pemalsuan data. Setelah dilakukan verifikasi ulang, hanya 109 orang tenaga honorer yang diajukan NIP ke BKN. Namun pada prosesnya, sebanyak 11 orang kembali dianulir karena surat pengangkatannya berasal dari Komite Sekolah.

Sebanyak 97 orang honorer yang dianulir itulah yang mengadu ke Komisi DPRD Kudus, kemarin. Ketua Komisi ADPRD Kudus Mardijanto mengatakan, komisinya siap mendampingi kelompok honorer tersebut untuk menanyakan nasibnya ke Kemenpan RB.

”Kami juga akan mengusulkan agar honorer K2 kelompok ini juga diakomodasi Pemkab Kudus yang akan mengalokasikan honor untuk GTT, guru madin, TPQ dan lainnya untuk mendapatkan honor Rp 1 juta per bulan pada APBD 2019 mendatang,” katanya. (H62-30)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar