Kurang Terobosan, Kinerja BUMD Dikritik

Pendapatan Daerah Terlalu Bertumpu Pajak

SM/Hanung Soekendro - PENDAPATAN DAERAH : Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng Budiyanto EP memaparkan hasil PAD pada dialog parlemen di Hotel Harris Kota Semarang, Senin (8/10). (55)
SM/Hanung Soekendro - PENDAPATAN DAERAH : Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng Budiyanto EP memaparkan hasil PAD pada dialog parlemen di Hotel Harris Kota Semarang, Senin (8/10). (55)

SEMARANG - Pendapatan daerah Pemprov Jateng dinilai terlalu mengandalkan sektor pajak. Dari postur pendapatan daerah tahun ini, sektor pajak menyokong sekitar 40 persen.

Sementara jika dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) saja, sektor pajak menyumbang sekitar 84 persen dengan yang terbesar dari pajak kendaraan bermotor. Target pendapatan pada APBD murni 2018 sebesar Rp 24,413 triliun, sementara target PAD Rp 12,994 triliun.

Mencermati hal tersebut, kinerja BUMD dipertanyakan. Lembaga tersebut dikritik agar lebih inovatif dan menyokong deviden yang lebih besar untuk keperluan pembangunan daerah.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Muhammad Rodhi mengatakan, pesentase yang disumbang sektor pajak itu terlalu besar. Artinya, sumbangan dari sektor lain masih minim. Hanya sekitar 16 persen PAD yang disumbang dari berbagai sumber. “Persentase itu terlalu besar.

Artinya bukan harus dikurangi, tapi mestinya PAD dari sektor lain mesti ditingkatkan,” kata Rodhi pada dialog parlemen di Hotel Harris Kota Semarang, Senin (8/10). Hadir di acara tersebut Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng Budiyanto EPdan akademisi Unimus Hadiwinoto. Selanjutnya, Rodhi mengritisi kinerja BUMD milik Pemprov Jateng.

Penyertaan Modal

Menurutnya deviden yang masuk pada PAD, selain Bank Jateng, dinilai kecil. Saat diminta dinaikkan, lanjutnya, mesti minta penyertaan modal lebih dulu. Selanjutnya ia membandingkan dengan kinerja BUMD di Pemprov Jatim. “Tak melulu soal modal.

Di sana, BUMD memutar sebagian pendapatannya untuk modal dan sebagiannya untuk deviden. Jadi memang harus kreatif dan inovatif.

Pola pikirnya harus perusahaan dan laba. Kalau minta duit terus, ya uang negara habis ke sana (BUMD) nantinya,” ujar politikus PKS ini. Sementara Hadiwinoto menekankan perlu adanya terobosan. Ia lebih sreg jika Pemprov merevitalisasi BUMD agar pengelolaanya lebih profit. “Perlu dikembangkan BUMD untuk penyediaan barang/jasa yang potensial.

Semisal garam yang masih impor atau konstruksi yang sangat dominan di tahun-tahun terakhir ini,” ujarnya. Diakuinya nilai pajak kendaraan bermotor cukup menggiurkan untuk pendapatan.

Namun kebijakan itu kerap blunder, mengingat pengeluaraan anggaran tiap tahun khususnya untuk infrastruktur jalan cukup tinggi. Sementara Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng Budiyanto EP mengakui kinerja BUMD harus terus ditingkatkan.

Namun ia mengingatkan, apabila BUMD Jateng dibandingkan dengan wilayah lain, Jakarta misalnya, maka jelas jauh. “Modal mereka besar dan wilayah usaha luas. Hal itu harus dilihat juga. Tapi apapun itu, peningkatan kinerja tetap dilakukan,” kata Budiyanto.( H81-56)


Berita Terkait
Loading...
Komentar