Deadlock, Pertemuan Warga dan Pemkot

Polemik Lahan HP Nomor 105

SM/Yusuf Gunawan : SPANDUK PENOLAKAN : Spanduk penolakan penertiban lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 terpasang di halaman rumah warga, kemarin.(21)
SM/Yusuf Gunawan : SPANDUK PENOLAKAN : Spanduk penolakan penertiban lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 terpasang di halaman rumah warga, kemarin.(21)

SOLO - Pertemuan warga penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 dan Pemkot Surakarta di Kantor Satpol PP, Rabu (12/9), berakhir deadlock. Kedua pihak bersikeras dengan keinginan masing-masing, sehingga solusi atas polemik hunian liar di tanah tersebut tidak tercapai.

Sedianya dalam pertemuan tersebut pemkot menawarkan kembali solusi yang sudah disodorkan kepada para pemilik bangunan. Yakni ongkos bongkar bangunan senilai Rp 65.000 per meter persegi dan ongkos angkut material sebesar Rp 500.000 per bangunan. Tak ketinggalan solusi lain berupa penyediaan tempat usaha pengganti di Pasar Panggungrejo dan relokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). ”Tapi warga selama ini sudah tinggal di situ (lahan HP Nomor 105) dan bekerja di sana.

Kalau nanti dipindahkan ke rusunawa dan diminta membayar uang sewa, jelas kami keberatan,” tegas Ketua Paguyuban Warga Jebres Demangan Bambang Ahmad Yusuf, usai pertemuan.

Atas pertimbangan itu, lanjut Bambang, warga kembali menolak kompensasi dari pemkot agar mereka bersedia pindah dari lahan HP Nomor 105. Bambang menambahkan, semestinya pemkot dan instansi terkait mengukur ulang tanah tersebut agar batas-batas lahan HPNomor 105 bisa diperjelas. ”Kami menganggap, rumah warga di luar lahan Solo Techno Park (STP). Makanya warga ingin pengukuran ulang agar jelas batas-batas lahan STP itu. Jika tidak, maka kesannya pemkot semena-mena terhadap kami.”

Solusi

Pertemuan kemarin digelar pemkot guna menindaklanjuti terbitnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng.

Kepala Satpol PP Sutarja tidak mempermasalahkan penolakan penghuni lahan HP Nomor 105 tersebut. Menurutnya, pertemuan kemarin hanya bertujuan menawarkan ulang solusi yang sudah diberikan pemkot. ”Kalau tidak mau pindah ke rusunawa, ya silakan. Toh itu hanya tawaran dari kami, bukan lantas kami ingin memindahkan warga ke sana. Kami pun siap mengecek lagi hasil pengukuran lahan yang dihuni warga, namun bukan berarti mengukur ulang batas lahan STP,” urai dia.

Buntunya pertemuan tersebut juga makin memantapkan pemkot untuk membongkar paksa belasan bangunan warga di lahan HPNomor 105. ”Kami akan laporkan hasil pertemuan ini kepada ORI. Kapanpun Wali Kota memerintahkan pembongkaran, kami juga sudah siap,” tandas Sutarja. (H73-21)


Berita Terkait
Komentar