Kompensasi Bagi Warga Sulit Diubah

Polemik Lahan HP Nomor 105

SM/Yusuf Gunawan - SPANDUK PENOLAKAN : Spanduk penolakan pengosongan lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 terpasang di depan rumah warga, kemarin.(21)
SM/Yusuf Gunawan - SPANDUK PENOLAKAN : Spanduk penolakan pengosongan lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 terpasang di depan rumah warga, kemarin.(21)

SOLO - Kendati menyanggupi untuk bertemu pemilik bangunan di lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, Pemkot Surakarta memastikan bahwa kompensasi yang disediakan bagi warga sulit diubah.

Kemarin, Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menegaskan hal tersebut. ”Solusinya ya tetap itu. Warga dikasih ongkos bongkar, yang tidak punya rumah direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa), yang punya usaha dipindah ke pasar tradisional,” tandas dia.

Wali Kota yang biasa disapa Rudy ini bahkan langsung menggelengkan kepala, saat ditanya kemungkinan meninjau ulang besaran ongkos bongkar yang ditawarkan kepada pemilik bangunan. ”Nominalnya tetap. Nggak bisa berubah. Udah.”

Untuk diketahui, pemkot menawarkan ongkos bongkar per meter bangunan yang berkisar Rp 50 ribu sampai Rp 75 ribu serta biaya angkut berkisar Rp 500 ribu sampai 750 ribu per meter bangunan jika warga bersedia pindah. Pemkot juga menawarkan hunian pengganti di rusunawa bagi warga yang belum memiliki rumah, serta lokasi usaha di Pasar Panggungrejo.

Negosiasi Ulang

Rudy mengatakan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng sudah memutuskan jika dugaan maladministrasi dalam proses pengosongan lahan Solo Techno Park (STP) itu tidak terbukti. ”Lha terus kami itu kurang piye.

Kalau dibandingkan dengan sana-sana (daerah lain di luar Solo), cuma digapraki dan tidak ada solusi apa-apa. Ombudsman itu sudah menilai pemkot manusiawi,” urai Wali Kota.

Diberitakan sebelumnya, puluhan kepala keluarga (KK) pemilik bangunan di lahan HP Nomor 105 berniat bersilaturahmi dengan Wali Kota guna membahas polemik pengosongan tanah yang mereka tempati.

Tak hanya itu, mereka juga ingin bernegosiasi ulang dengan orang nomor satu di Solo itu, menyangkut solusisolusi yang disodorkan pemkot kepada warga. ”Sampai sekarang belum ada permohonan untuk bertemu saya,” tegas Wali Kota. Di sisi lain, salah seorang warga Topo Broto mengaku, permohonan bertemu Wali Kota itu sudah disampaikan secara lisan.

”Lewat orang dekat Pak Wali (Wali Kota) dan Pak Sutarja (Kepala Satpol PP). Tapi sampai sekarang beliau (Wali Kota) masih sibuk,” ungkapnya tanpa merinci orang dekat Wali Kota yang dimaksud. (H73-21)


Berita Terkait
Komentar