PATI - Pengadopsi anak diingatkan jika proses adopsi masih sangat memungkinkan dibatalkan. Terutama jika para pengadopsi diketahui tidak menjalankan perannya sebagai orang tua asuh yang baik.
Hakim Pengadilan Negeri Pati Nunung Kristiani saat memberikan sosialisasi adopsi anak di ruang Pragola Setda Pati mengatakan, pembatalan itu memungkinkan dilakukan bilamana diketahui terjadi kasus penelantaran anak asuhnya. ”Kalau memang ada laporan terjadinya penelantaran tentu bisa diajukan surat pembatalan adopsi anak.
Bahkan untuk unsur pidana seperti kekerasan ataupun eksploitasi dapat dijerat dengan undang-undang perlindungan anak,” terangnya, kemarin. Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Rinda Ardhiany menambahkan, langkah sosialisasi itu dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami tanggung jawab ataupun prosedur dalam proses adopsi anak.
Terlebih sekarang ini diakuinya masih ada sejumlah warga yang belum memahami proses saat ingin menjadi orang tua asuh. Bahkan tidak sedikit yang ingin menjadi orang tua kandung hingga akhirnya menghilangkan asal usul anak dalam akta kelahiran.
Data Dinas Sosial Kabupaten Pati menyebutkan jumlah proses adopsi anak di Kabupaten Pati cukup besar. Setidaknya 24 anak telah dilakukan penetapan hak asuh anak sejak tahun 2015 lalu. ”Peminat untuk mengadopsi bayi yang terbuang seperti beberapa waktu lalu juga sangat banyak.
Setiap kasus penemuan bayi pasti ada puluhan orang yang menginginkan menjadi orang tuanya,” tambahnya. Karena itu, diharapkan dengan sosialisasi tersebut masyarakat dapat lebih memahami prosedur adopsi sehingga bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat juga tetap diingatkan tentang tanggung jawabnya sekalipun proses adopsi telah selesai dilakukan. (dwa-39)
