DKN Jadi Penyelesai Kasus HAM Berat

JAKARTA- Jaksa Agung RI, M Prasetyo berharap pembentukkan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) dapat menyelesaikan pelanggaran HAM masa lampau di luar pengadilan. Mengingat, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara hukum cukup sulit.

Prasetyo mengatakan, DKN merupakan salah satu bentuk iktikad baik pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Sebab, penyelesaian pelanggaran HAM melalui jalur hukum yang sudah lama berproses, tidak menemukan titik terang. ‘’Tentu kami berharap, iktikad baik itu bisa menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu,’’ ujar Prasetyo, Sabtu (21/7).

Prasetyo menjelaskan, pihaknya sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM masa lalu kesulitan menyelesaikannya melalui jalur hukum. Kesulitan itu disebabkan sejumlah faktor, di antaranya kejadiannya sudah cukup lama sehingga sulit menemukan bukti-bukti.

Selain itu, sejauh ini belum terbentuk pengadilan pelanggaran HAM sehingga jaksa penyidik tidak bisa melakukan penyitaan. Sebab, penyitaan harus melalui penetapan dari pengadilan.

Prasetyo barharap, DKN bisa menjadi solusi penyelesaian kasus kasus pelanggaran HAM di masa lalu di luar pengadilan. DKN nantinya barada di bawah kordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para ahli pidana.

Sudah Serius

Sebelumnya, Jaksa Agung menyatakan pihaknya sudah serius dalam mencari jalan keluar kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk merencanakan kons o l i d a s i dengan DPR. ‘’Kami dan Menkopolhukam (Wiranto) bahkan sempat ada pemikiran dibentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Jangan salah, justru kami di bawah koordinasi. Menkopolhukam, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM pernah melibatkan ahli hukum yang independen dari beberapa perguruan tinggi untuk membahas hal ini,” kata Prasetyo.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik meminta, Pemerintah untuk segera memproses sembilan kasus pelanggaran HAM berat ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan. ‘’Komnas HAM sudah sering membahas bersama Kejaksaan Agung dan Kemenkopolhukam,’’ kata Taufan.

Adapun kesembilan kasus tersebut adalah peristiwa 65, penembakan misterius, Talangsari, Semanggi 1 dan 2, serta kasus di Aceh dan Papua. Taufan mengatakan, berbagai cara dan pendekatan telah ditempuh Komnas HAM untuk mendorong penanganan kasus-kasus tersebut sebagai pemenuhan HAM atas keadilan para korban. Lebih lanjut Taufan juga meminta Presiden Joko Widodo untuk turut mendorong supaya kasus-kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan. ‘’Kita tentu berharap supaya ada titik terang terhadap kasus-kasus tersebut dan kita percaya bahwa Presiden akan memenuhi kewajibannya,’’ kata Taufan. (K24,ant-41)


Loading...
Komentar