Tajuk Rencana

Sinergi Pembangunan Kabupaten/Kota

Seperti halnya sebuah puzzle, setiap daerah tingkat II di Provinsi Jawa Tengah adalah satu kepingan yang secara bersama-sama, apabila digabungkan dengan tepat, akan membentuk sebuah gambar besar. Pengibaratan puzzle itu sangat tepat mewakili gagasan sinergi pembangunan masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Tanpa sinergi, tanpa penggabungan secara tepat sesuai fungsi dan hakikat masing-masing, tidak akan muncul sebuah narasi utama.

Meskipun tidak ada yang tidak paham dengan makna sinergi, realitas pelaksanaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Kebijakan otonomi daerah yang pada awalnya bertujuan untuk lebih mengembangkan daya pembangunan di masingmasing daerah, saat ini lebih banyak ditafsirkan sebagai kekuasaan sebesar- besarnya atas wilayah yang dipimpin kepala daerah.

Alhasil, keinginan untuk bersinergi antarkabupaten/ kota sering kali terhalang oleh egosentrisme daerah. Persoalan egosentrisme itu akan makin tampak ketika berkaitan langsung dengan pendapatan daerah. Satu potensi pendapatan daerah yang kebetulan mencakup beberapa wilayah daerah tingkat II bisa berubah ibarat lahan yang dikapling-kapling setiap pemiliknya.

Masing-masing kapling dikelola sesuai kebijakan sektoral di masing- masing daerah. Akibatnya, kekuatan agegrat yang jauh lebih besar tanpa disadari tergerus dan hasil yang diraih pun sangat minimal. Akar persoalan itu, yakni konflik kepentingan terkait pendapatan daerah, sebaiknya dicermati sebagai dasar pijakan strategi untuk meruntuhkan tembok egosentrisme daerah.

Sebagai contoh, sebuah kawasan wisata yang wilayah keberadaannya mencakup beberapa daerah dan melibatkan beberapa atau banyak instansi di tingkat daerah maupun pusat. Pengelolaan berdasarkan kewenangan administratif demografi semata tentu tidak cukup berdampak. Mekanisme sinergi antarkabupaten/ kota sebetulnya juga sudah diatur dalam berbagai forum yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Yang lebih diperlukan saat ini adalah tekad dan aksi untuk mengisi forum-forum resmi itu secara kreatif, sehingga pertemuan para kepala daerah tidak hanya menjadi peristiwa seremonial belaka, tetapi sungguh menghasilkan kekuatan sinergis yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Syaratnya adalah berpikir multidimensi. Para kepala daerah harus berani mendefinisikan peran kepemimpinannya sebagai seorang chief executive officer. Artinya, tidak terkungkung dalam peraturan dan hambatan-hambatan administratif tetapi berani menempuh terobosan untuk mengatasi kebuntuan. Kabupaten/ kota harus diperlakukan pula sebagai sebuah perusahaan yang dituntut untuk terus-menerus mengembangkan diri dan berubah. Untuk itu, sinergi menjadi modal utama.


Berita Terkait
Komentar