Teka-Teki Siapa Pendamping Jokowi

Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dirinya telah mengantongi nama bakal calon pendampingnya dalam pemilihan presiden memberikan isyarat bahwa prosesnya hampir final.

Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis Bogor baru-baru ini menambah keyakinan itu. Mengingat PDIPadalah partai utama yang menjadi pengusungnya. Sulit rasanya memutuskan pilihan tanpa restu dan persetujuan Megawati. Sama dengan ketika memilih Jusuf Kalla pada Pilpres 2004. Walaupun kemudian pasti akan meminta persetujuan partai partai pendukung koalisi lain yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura.

Persetujuan Megawati menjadi salah satu kata kunci. Pertanyaannya siapa nama-nama itu? Sudah mengerucut menjadi tiga atau lima nama. Ataukah sudah menjadi satu?

semua masih tekateki. Pilihan paling akhir tentu akan diputuskan Jokowi sendiri setelah beberapa nama yang disebut bisa tidak mendapatkan penolakan dari koalisi. Diyakini koalisi tetap akan utuh kendati ketua umumnya tidak menjadi cawapres. Bahkan sudah diduga sebelumnya kemungkinan cawapres berasal dari partai politik kecil karena justru bisa memicu perpecahan di tubuh koalisi. Hal itu tentu disadari oleh partai pengusung dengan catatan akan ada kompensasi atau deal dalam komposisi kabinet nanti. Pembentukan koalisi di kubu lawan juga belum terwujud.

Bahkan capres penantang juga belum pasti. Dari sisi ini koalisi pendukung Jokowi lebih solid. Teka-teki siapa pendamping Jokowi mungkin masih akan menunggu sampai mendekati tenggat waktu 4-10 Agustus. Keleluasaan bagi Jokowi untuk memilih penting mengingat posisi cawapres akan sangat menentukan. Dari berbagai hasil survei terlihat Jokowi unggul meski belum berada di posisi aman karena baru mendekati 50 persen. Maka dibutuhkan dukungan elektoral dari cawapres. Bukan hanya melengkapi dari segi kapabilitas, melainkan juga menambah perolehan suara. Analisis menyebutkan dukungan elektoral bisa diperoleh kalau cawapresnya adalah tokoh Islam yang mempunyai basis dukungan luas. Lebih diutamakan lagi kalau berasal dari luar Jawa. Sedangkan dari segi kompetensi dibutuhkan figur yang tahu masalah ekonomi.

Itulah sebabnya yang paling diunggulkan tetaplah Jusuf Kalla. Tetapi konstitusi tidak memperbolehkan JK maju lagi karena sudah pernah menjabat wakil presiden dua kali. Di sinilah kerumitan muncul dan menjadi tidak mudah untuk mengambil keputusan. Apapun yang akan terjadi, itu adalah bagian dari proses demokrasi. Berbagai analisis dan spekulasi boleh mengemuka sebelum ada kepastian. Politik selalu mengandung ketidakpastian. Kejutan bukan tidak mungkin akan terjadi karena semua bersifat dinamis. Yang kita butuhkan adalah proses pemilihan presiden berjalan lancar dan rakyat diberikan pilihan. Bukan dengan menonjolkan identitas, meskipun itu tak terelakkan, namun lebih kepada rasionalitas untuk menghadapi tantangan ke depan.


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar