Mendongkrak Elektabilitas Koperasi

Oleh Purwoko

"Elektebilitas koperasi akan sangat ditentukan oleh upaya koperasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota dan menyediakan semua kebutuhan anggota."

ELEKTABILITAS menjadi kata yang paling populer pada tahun politik. Setiap diskusi publik yang membahas politik selalu membahas tentang elektabilitas, yaitu ukuran tingkat keterpilihan seseorang calon kepala daerah ataupun calon presiden yang disesuaikan dengan kriteria pilihan.

Keterkenalan kata elektabilitas bisa juga diterapkan kepada barang, jasa ataupun orang, badan usaha. Dan termasuk kepada koperasi, yang selalu menjadi dagangan politik. Elektabilitas koperasi berarti ukuran tingkat keterpilihan koperasi di publik atau masyarakat sebagai badan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan anggota.

Elektabilitas koperasi tinggi berarti koperasi tersebut memiliki daya pilih yang tinggi oleh masyarakat. Untuk meningkatkan elektabilitas koperasi, apakah yang harus dilakukan oleh insan koperasi, agar objek elektabilitas koperasi terpenuhi, yaitu kemanfaatan koperasi oleh anggota?

Untuk meningkatkan elektabilitas koperasi maka sangat tergantung pada teknik promosi yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan usaha koperasi dengan kebutuhan anggota menjadi hal penting yang harus disinkronkan. Yang perlu diingat, tidak semua promosi berhasil meningkatkan elektabilitas.

Tingkat elektabilitas koperasi akan meningkat jika tingkat keterpercayaan masyarakat terhadap koperasi juga tinggi. Berdasarkan data dari Indo Barometer (22/3/ 2017) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Lembaga Negara dan masyarakat sebagai berikut: Kepresidenan RI mempunyai tingkat kepercayaan tertinggi sebesar 90.4%, TNI (83.2%), KPK (83.0%), organisasi agama (66.6%), koperasi (61.7%), dan Kehakiman (61.7%). Sementara kepercayaan terhadap perusahaan swasta 42.8%, di bawah kepercayaan kepada koperasi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi harus ditingkatkan lagi untuk mendukung elektabilitas koperasi yang tinggi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menargetkan sekitar 3.000 koperasi baru pada 2018. Hal ini untuk menggantikan sebagian kecil dari 40.013 koperasi yang ditutup karena sakit atau bermasalah sepanjang tahun 2016- 2018.

Jadi Sehat

Menteri Koperasi dan UKM, AAGede Ngurah Puspayoga mengungkapkan, pemerintah telah menjalankan reformasi total koperasi dalam tiga tahun terakhir ini. Salah satunya program rehabilitasi dengan membuat database, ada sekitar 75 ribu koperasi sehat, 75 ribu koperasi lagi dibina supaya jadi sehat, dan kurang lebih 45 ribu koperasi kami bubarkan (5/1/2018). Koperasi yang tersisa dan kondisinya sehat harus berani berubah menjadi koperasi modern di era digitalisasi (era disrupsi) dan harus dipermudah untuk merambah ke sektor industri besar.

Penilain berbeda terhadap koperasi disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Manajemen (28/12/2017) bahwa kondisi koperasi di Indonesia semakin terpuruk akibat faktor kapasitas sumber daya manusia.

Sejauh ini, realisasi program pembangunan belum menyentuh koperasi. Untuk memperbaikinya, banyak hal yang harus dibenahi pemerintah, baik dari sisi regulasi untuk memperkuat koperasi, maupun program pendidikan untuk meningkatkan kapasitas anggota.

Terkait dengan kualitas sumber daya manusia, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram menyatakan bahwa persyaratan pembentukan koperasi saat ini lebih diperketat karena maraknya investasi bodong berkedok koperasi. Dengan perizinan koperasi tetapi beroperasinya sama sekali tidak menunjukkan jiwa koperasi. Oleh karena itu diperlukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di tingkat provinsi bahkan kabupaten/kota untuk mempercepat sertifikasi pengurus, pengawas dan pengelola koperasi. Elektebilitas koperasi akan sangat ditentukan oleh upaya koperasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota dan menyediakan semua kebutuhan anggota, sehingga anggota tidak lagi melirik badan usaha lain di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Efisiensi usaha menjadi daya tarik tersendiri bagi koperasi, karena yang dilayani adalah anggota, maka koperasi tidak direpotkan oleh setumpuk syarat bisnis, apalagi tujuan utama koperasi melayani anggota. (34)

— Dr Purwoko MM, dosen Pascasarjana MM FEB UAD Yogyakarta


Berita Terkait
Komentar