Zonasi Korbankan Siswa Berprestasi

Oleh Ahmad Su’udi

KETIKA musim penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dilaksanakan, dunia pendidikan diramaikan dengan munculnya kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan rayon (zonasi) bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemendikbud menerapkan sistem zonasi dalam PPDB dengan alasan kebijakan tersebut untuk mengakomodasi siswa tidak mampu agar mendapatkan sekolah.

Kebijakan rayonisasi memicu pro dan kontra dari masyarakat, terutama bagi orang tua siswa yang merasa memiliki anak berprestasi di sekolahnya. Sistem zonasi menjadikan anak-anak yang memiliki prestasi di sekolahnya tidak bisa memilih sekolah yang diinginkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat menggali dan mengembangkan potensi diri. Kebijakan itu diperparah dengan adanya surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang menjadi salah satu kriteria penerimaan siswa.

Hal itu menyebabkan siswa berprestasi yang berasal dari luar rayon tidak dapat diterima di sekolah pilihannya karena tidak memiliki SKTM, sementara siswa yang kurang memiliki prestasi tetapi berasal dari dalam rayon dapat diterima di sekolah pilihannya karena mengantongi SKTM. Kondisi di atas menjadi pemicu munculnya perilaku yang tidak terpuji dari orang tua yang ingin agar anaknya dapat diterima di sekolah pilihan mereka.

Orang tua siswa rela merendahkan diri dengan mendaku miskin dan kurang mampu agar anaknya dapat diterima di sekolah pilihan mereka. Dengan mengantongi selembar SKTM, siswa kurang berprestasi bisa bersekolah di sekolah yang sesuai pilihannya, tetapi anak-anak yang memiliki prestasi justru tidak dapat diterima di sekolah pilihannya karena terkendala rayon dan tidak memiliki SKTM sebagai ìsurat saktiî, syarat agar dapat diterima pada sekolah pilihannya.

Layanan Pendidikan

Anak-anak yang memiliki prestasi bagus di sekolahnya terkadang sudah memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda dari temanteman di lingkungan sekolah. Biasanya anak-anak berprestasi terlahir dengan bakat yang luar biasa. Dalam berbagai literatur psikologi pendidikan, anak berbakat luar biasa sering disebut sebagai anak gifted. Menurut Gardner, tidak ada anak bodoh, sebab pada prinsipnya semua anak adalah cerdas.

Perbedaannya hanyalah pada bidang-bidang kecerdasan yang dimiliki anak tersebut dan dapat dipilah dalam bentuk kecerdasan matematika, kecerdasan musik, kecerdasan bahasa, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal serta kecerdasan intrapersonal. Disadari atau tidak, pada umumnya dunia pendidikan masih belum mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan anak berbakat seperti yang diteorikan oleh Gardner di atas.

Sampai saat ini acuan umumnya yang sering digunakan untuk menentukan apakah seseorang anak bisa dikategorikan memiliki bakat istimewa atau biasa saja adalah pandangan unidimensional yang menggunakan ukuran skor IQ. Anak-anak berprestasi yang memiliki bakat istimewa ini membutuhkan layanan pendidikan yang memang berbeda dari anak-anak pada umumnya.

Mendapatkan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak berprestasi dan berbakat adalah hak mendasar yang idealnya didapatkan oleh mereka agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, sementara menyediakan layanan pendidikan yang mampu memenuhi beragam kebutuhan anak berbakat seperti terurai di atas adalah kewajiban pemerintah. Salah satu kebutuhan belajar anak berprestasi dan berbakat adalah kebutuhan akses informasi yang kini semakin cepat di era informasi.

Sebab belajar dengan memanfaatkan IT(information technology), mampu menumbuhkan suasana aktif kreatif yang mengasyikkan. IT juga memberikan rasa aman dan kebebasan psikologis pada siswa berprestasi untuk mengatur sendiri waktu belajar, ritme dan tempat dimana ia akan belajar. Kondisi inilah yang disebut dengan psychological freedom dan psychological safety yang intinya merupakan prakondisi untuk tumbuhkembangnya kreativitas baik dalam artian proses maupun produk. Salah satu fasilitas pembelajaran di era informasi seperti sekarang ini yang dibutuhkan siswa-siswa berprestasi adalah layanan wifi untuk akses informasi.

Bukan hanya kemudahan akses informasi bahkan pembelajaran yang dilaksanakan para guru juga hendaknya dikelola dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu nilai lebih yang ada pada penggunaan IT adalah kemampuannnya dalam memformat sistem administrasi dan mendokumentasikan secara rapi sehingga mudah dilakukan dan mudah juga dimunculkan kembali saat dibutuhkan. (34)

— Ahmad Su’udi, ketua pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar