Pengembang Masih Temui Kendala Perizinan

JEPARA - Program sejuta rumah disambut baik para pengembang. Namun masih ditemui banyak kendala, termasuk masalah perizinan. Hal itu mengemuka pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Jepara di Hotel D'Season Hotel, Jepara, kemarin.

Rakerda itu dihadiri oleh Sekjen DPP REI Paulus Totok Lusida, Ketua DPD REI Jateng MR Priyanto, Ketua Kadin Jepara Andang Wahyu Triyanto, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Jateng Ronto Dumadi. ”REI sudah berkontribusi dalam program sejuta rumah. Waktu dicanangkan pada 2015, sepanjang tahun itu sudah membangun 7.000 unit rumah. Tahun 2016 naik menjadi 8.000 unit, dan mencapai puncaknya pada 2017 yang membangun 11.500 unit. Tahun ini, turun menjadi hanya 8.000 unit,” ungkap Priyanto saat membuka Rakerda bertajuk ”Sinkronisasi dan Akselerasi Program Sejuta Rumah” itu.

Di balik pencapaian itu, lanjut dia, para anggota yang saat ini 311 orang masih mengalami berbagai kendala. Soal perizinan yang saat program sejuta rumah dicanangkan akan dipermudah, kenyataan di lapangan belum sesuai dengan harapan. Ada kabupaten dan kota yang tidak menerapkan pemangkasan perizinan. ”Dulu, untuk mendapatkan izin harus menunggu sampai dua tahun. Lalu, dipangkas menjadi 44 hari kerja dan dari 44 perizinan tinggal 11. Sudah ada kabupaten dan kota yang melaksanakan, tapi ada pula yang belum,” ujar Priyanto.

Persoalan tata ruang, menurut dia, juga pelik. Sepengetahuannya, di Jateng baru dua daerah yang telah menyelesaikan penataan ruang. Di lapangan sering pula ditemukan dokumen tata ruang tak sesuai dengan kenyataan. ”Ada di suatu daerah, pada tata ruang warnanya kuning, artinya bisa didirikan bangunan, tetapi ternyata masuk warna hijau (ruang terbuka hijau),” papar dia.

Mengenai permodalan, kata dia, tidak menjadi persoalan, karena banyak bank yang menjadi mitra. Bantuan perbankan itulah yang membuat anggota REI bisa membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 3.900 unit sejak awal 2018 hingga April lalu. Ia menilai Kota Ukir sangat potensial untuk investasi para pengusaha properti. Hanya, para pengusaha masih ragu dan tidak terlalu kencang, salah satunya karena dibayangi beberapa hambatan dan persoalan. Paulus Totok Lusida sangat berharap segala masalah di lapangan bisa ditemukan solusinya dalam rakerda.

Mengingat kontribusinya pada pembangunan, pengusaha properti perlu didukung oleh semua pihak, termasuk pemda dan perbankan. Ronto Dumadi yang hadir mewakili Gubernur menyatakan seluruh warga memilik hak konstitusional terhadap rumah. Dengan alasan itulah, program sejuta rumah dicanangkan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(adp-18)