Meneguhkan Kemandirian NU

Oleh Jamal Ma’mur Asmani

PENGURUS Wilayah NU Jawa Tengah akan mengadakan Konferensi Wilayah XV, Sabtu 7 Juli 2018 M/ 23 Syawal 1439 H di Pondok Pesantren Miftahul Huda Ngroto Gubug Grobogan.

Tema yang diusung adalah ìMeneguhkan Kemandirian NU Jawa Tengah Menyongsong Se-Abad NUî. Tema ini sangat relevan, mengingat kemandirian adalah unsur utama kebangkitan NU yang harus menjadi kesadaran kolektif semua elemen organisasi keagamaan, baik pengurus maupun warga.

NU akan memasuki masa satu abad pada tahun 2026, sehingga sejak sekarang berbagai langkah menuju kemandirian ekonomi harus dirintis dan diperkuat. Jika kita menelusuri akar sejarah berdirinya NU, maka ada tiga embrio gerakan. Pertama, tahswirul afkar yang bergerak di bidang dinamisasi pemikiran. Kedua, nahdlatut tujjar yang bergerak di bidang revitalisasi ekonomi. Ketiga, nahdlatul wathan yang bergerak di wilayah internalisasi ideologi ahlussunnah wal jamaah yang berwawasan kebangsaan dan patriotisme. Ketiga gerakan inilah yang menjadi landasan utama berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Pilar intelektual, ekonomi, dan nasionalisme ini mengokohkan bangunan NU. Ketiga pilar ini harus terus dijaga demi tegaknya eksistensi NU di Indonesia.

Tema Konferwil di atas menunjukkan pentingnya revitalisasi gerakan ekonomi. Hal ini tidak lepas dari realitas riil bahwa mayoritas warga NU adalah kelas menengah ke bawah yang profesinya adalah petani, nelayan, buruh, pedang kaki lima, dan pembantu rumah tangga. Dalam konteks ini, maka jihad ekonomi adalah keniscayaan yang tidak bisa terelakkan. Kebangkitan intelektual NU sudah dimulai dengan berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di berbagai wilayah di Indonesia.

Kebangkitan nasionalisme NU sudah tidak terbantahkan lagi dengan tampilnya NU sebagai garda terdepan pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Binneka Tunggal Ika. Keempat pilar berbangsa ini bagi NU adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Kebangkitan Ekonomi NU

Di mana kebangkitan ekonomi NU?

Inilah pekerjaan bersama yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan besar semua pengurus dan warga NU. Oleh sebab itu, tema Konferwil ini sangat relevan dan kontekstual untuk menjawab pertanyaan tentang kebangkitan ekonomi NU. Banyak yang pesimistis merespons masalah krusial dan strategis ini. Hal ini dibuktikan dengn banyaknya lembaga keuangan yang dikelola warga NU berakhir dengan mengecewakan karena kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Manajemen yang diterapkan mudah terjebak dalam kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menggerogoti bangunan lembaga.

Kultur patron-klien sering menghambat dinamisasi lembaga ekonomi. Akhirnya, kepercayaan warga NU terhadap lembaga ekonomi yang dikelola NU menjadi rendah yang membuat mereka beralih ke sumber ekonomi yang dikelola organisasi lain yang lebih menjamin transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Realitas minor ini harus diakhiri. Tekad, kepercayaan diri, dan optimisme harus dibangun untuk merintis dan mengelola lembaga ekonomi yang kredibel dan profesional yang bisa dipercaya publik secara luas dengan manajemen transparan dan akuntabel yang didukung sumber daya manusia andal, kreatif, inovatif, visioner, dan kompetitif. Banyak sekali kader-kader muda NU yang mempunyai integritas, kapabilitas, dan reputasi dalam bidang ekonomi yang harus dimanfaatkan untuk dinamisasi potensi ekonomi NU secara menyeluruh. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mempercepat kemandirian ekonomi NU. Pertama, revitalisasi lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu). Lazisnu selama ini seperti macan tidur, karena pasif dan tidak bergerak. Jika lazisnu bergerak, maka akan terkumpul potensi ekonomi yang sangat besar.

Di Sragen Jawa Tengah, dengan program Koin NU, Lazisnu mampu mengumpulkan Rp 5,9 miliar pada tahun 2017 yang digunakan untuk membangun rumah sakit, lembaga keuangan syariah, pusat perbelanjaan, dan program sosial. Ini adalah bukti nyata jika Lazisnu dioptimalkan, maka potensi ekonomi yang sangat besar akan terkumpul yang bisa digunakan untuk merealisasikan program kemandirian NU.

Para pengurus Lazisnu di semua tingkatan harus mengubah paradigma bahwa Lazisnu adalah lembaga sosial. Paradigma yang harus ditanamkan adalah lazisnu sebagai lembaga ekonomi yang harus dikelola secara profesional, totalitas, dan berbasis kinerja unggul.

Personalia pengurus Lazisnu harus menerapkan manajemen profesional dengan mekanisme dan administrasi yang rapi dengan target yang terukur. Transparansi dijaga dan inovasi dikembangkan untuk menumbuhkan kepercayaan warga NU. Laporan penghimpunan dan penyaluran dipublikasikan secara berkala di berbagai media, cetak, elektronik, dan sosial sebagai bentuk akuntabilitas. (34)

—Jamal Ma’mur Asmani, Kaprodi Manajemen Zakat Wakaf IPMAFA Pati, Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI-NU) Jawa Tengah


Berita Terkait
Komentar