• KANAL BERITA

Mafia Bola Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

SEMARANG, suaramerdeka.com - Mafia bola bisa dijerat pasal berlapis. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof Dr Nyoman Serikat Putra Jaya, mengatakan, selain menyangkut permasalahan suap, juga bisa masuk perjudian, penipuan hingga pidana korupsi. 

Dijelaskannya, permasalahan hukum terkait pengaturan skor atau mafia bola bisa dijerat menggunakan UU Nomor 11 Tahun 1980 yang mengatur tentang suap khusus bagi non PNS. UU ini dianggap masih relevan terkait permasalahan tindak pidana suap di lingkungan persepakbolaan nasional. 

''Dulu pernah ada kejadian terkait masalah suap di persepakbolaan profesional Indonesia kisaran 1980. Itu salah satu hal yang melatarbelakangi kemunculan UU ini. Hanya saja, saya kurang begitu ingat klub atau pihak yang bersengketa,'' tuturnya, yang juga merupakan pakar Hukum Pidana atau Sistem Peradilan Pidana tersebut.

Menurut Prof Dr Nyoman, selain masalah suap, kasus pengaturan skor atau mafia bola ini bisa saja dijerat dengan peraturan lain. Misalnya saja dikategorikan dalam masalah penipuan. Tentunya perlu pembuktian, apakah benar pertandingan sepak bola itu direkayasa. Contohnya, ada pemain yang membiarkan pihak lawan memasukkan dengan mudah atau pemain dengan sengaja memasukkan bola ke gawang sendiri.

''Kalau ada pengaturan skor atau match fixing, artinya ada unsur penipuan di dalamnya. Pihak-pihak yang terlibat bisa saja dijerat dengan aturan tersebut. Artinya, mereka ada kemungkinan dijerat dengan pasal berlapis,'' papar dia.

Sementara itu, bila pihak yang dirugikan dalam hal ini berasal dari PSSI bisa digolongkan dalam unsur korupsi. Penyebabnya, penganggaran kegiatan berasal dari dana pemerintah seperti APBN atau APBD.

''Selama ada unsur pemberian uang atau hadiah, pihak yang terlibat dapat dikategorikan terjerat korupsi, bila uang tersebut berasal dari dana APBD atau APBN. Selain itu, ada kemungkinan unsur pidana lain yang terjadi seperti perjudian. Ini diatur dalam Pasal 303 KUHP dan pasal 303 BIS,'' ungkap dia. 


(Muhammad Arif Prayoga/CN26/SM Network)